Ambon, Kemenkum Maluku – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menyambut dengan hangat kedatangan Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI pada Selasa, 29 April 2025. Kunjungan kerja ini memiliki tujuan strategis dalam rangka pendampingan dan penilaian terhadap pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Saiful Sahri mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Tim BSK Kementerian Hukum RI. Dalam perbincangannya, Saiful Sahri menegaskan bahwa kunjungan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya melalui reformasi hukum yang menjadi salah satu prioritas nasional.
"Sebagai bagian dari komitmen kita untuk memperbaiki kualitas layanan hukum di daerah, kami sangat menyambut baik kedatangan Tim BSK Kemenkum RI. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi hukum di Provinsi Maluku dan memberikan arahan teknis guna meningkatkan capaian Indeks Reformasi Hukum daerah," ujar Saiful Sahri.
Kunjungan kerja Tim BSK Kemenkum RI ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi hukum di wilayah Provinsi Maluku. Tim BSK juga memberikan pendampingan teknis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan proses reformasi hukum berjalan sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai isu strategis terkait dengan implementasi program reformasi hukum yang sedang berjalan di Maluku. Tim BSK memberikan arahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam reformasi hukum daerah.
"Reformasi hukum adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pencapaian hasil yang maksimal," lanjut Saiful Sahri.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Maluku dan Tim BSK Kementerian Hukum RI untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi hukum di wilayah Maluku.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa Maluku dapat terus bergerak maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui reformasi hukum yang berkelanjutan. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
