Depok – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-80 Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025. Pembukaan Hari Pengayoman Ke-80 ini dimulai dengan berbagai kegiatan kompetisi olahraga yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Kemenkum.

Dalam sambutannya, Wamenkum menyampaikan, bahwa di dalam olahraga terdapat nilai sportivitas. Dan di dalam nilai sportivitas ada semangat untuk bekerja secara profesional.

“Rangkaian Hari Pengayoman ke-80 ini di mulai dengan olahraga, untuk menciptakan nilai sportivitas, karena dalam menjaga nilai sportivitas itu ada semangat untuk bekerja secara profesional,” ujar Wamenkum di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, pada Jumat (04/07/2025).

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80 yaitu “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, diharapkan seluruh pegawai bisa bahu-membahu, bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan Kemenkum.

“Sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80, kita diharapkan bisa bahu membahu, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan kementerian yang kita cintai bersama ini menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, serta menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum.

“Tujuan rangkaian Hari Pengayoman Ke-80 ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial serta kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, yang terakhir menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum,” ucap Nico.

Pelaksanaan Hari Pengayoman Ke-80 dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan kegiatan puncak pada tanggal 19 Agustus 2025. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi upacara pembukaan, bakti sosial, pelayanan publik, olahraga dan upacara puncak hari pengayoman.

Ambon, Kemenkum Maluku — Dalam upaya memperkuat daya saing dan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti secara virtual Webinar Strategi Pemanfaatan Merek Kolektif untuk Penguatan Produk Unggulan Daerah
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jumat (4/7).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum Maluku ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Abd. Malik Wagola, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta. Webinar dibuka secara resmi oleh Direktur Kekayaan Intelektual, Razilu.

Dalam sambutannya, Razilu menekankan pentingnya peran merek kolektif sebagai instrumen hukum untuk memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjamin kualitas dan asal-usul produk lokal.

“Pendaftaran merek kolektif tidak hanya melindungi identitas kolektif komunitas, tetapi juga mendukung pengembangan produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Razilu.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan platform strategis untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek legal, manfaat komersial, serta praktik terbaik dalam pengelolaan merek kolektif.

Webinar menghadirkan tiga narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Hermansyah Siregar, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, dengan paparan tentang Strategi Pemanfaatan Merek Kolektif untuk Penguatan Produk Unggulan Daerah, Fitri Diah Wahyuni, Selaku Kepala Balai Pengelolaan KI Dinas Pariwisata DIY, yang membahas tentang Peran Pemerintah dalam Mendukung Merek kolektif, Serta Dewi Tentu Septi Artiany, Notaris sekaligus pemerhati UMKM dan ekonomi kreatif, yang mengangkat tema Produktivitas Ramah Lingkungan Ciptakan Nilai Tambah Baru.

Acara berlangsung secara interaktif dan mendapatkan respons positif dari peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Maluku.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Maluku dalam webinar ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong komunitas lokal untuk mendaftarkan merek kolektif, sehingga produk-produk daerah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Dalam semangat memperingati delapan dekade pengabdian kepada bangsa dan negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti secara virtual Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2015, Jumat (4/7), dari Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum Maluku.

Kegiatan yang mengusung tema "80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan" ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri,didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Abd. Malik Wagola, Kepala Bagian Tata Usaha, Wilson Muskitta.

Acara pembukaan diawali dengan laporan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa Peringatan Hari Pengayoman bukan hanya seremoni, tetapi sarat makna institusional.

Ia menyebutkan empat tujuan utama peringatan ini yakni, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap institusi, mempererat soliditas dan solidaritas antarinsan pengayoman, meningkatkan kepedulian sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat, menunjukkan inovasi serta peran strategis Kementerian Hukum dalam pembangunan hukum nasional.

Rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-80 akan berlangsung mulai 4 Juli hingga 19 Agustus 2025,
meliputi berbagai agenda seperti olahraga, bakti sosial, pelayanan publik, hingga acara puncak berupa tasyakuran.

Salah satu agenda penting dalam pembukaan kali ini adalah Pengukuhan Pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) Tingkat Pusat dan Wilayah Periode 2025-2026, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej.

Dalam sambutannya, Edward Omar Sharif Hiariej. menyampaikan bahwa olahraga menjadi medium penting dalam membangun nilai sportivitas, memperkuat kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antarsesama pegawai di lingkungan Kemenkum.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin meneguhkan identitas sebagai bagian dari institusi yang tidak hanya bekerja untuk negara, tapi juga membangun semangat kolektif, sehat, dan produktif,” tegasnya.

saat membuka secara resmi seluruh rangkaian peringatan.
Acara pembukaan juga dimeriahkan dengan dimulainya Pertandingan Tenis Lapangan "Pengayoman CUP", sebagai simbol awal kompetisi olahraga antarunit kerja yang menjunjung tinggi nilai fair play dan kebersamaan.

Kanwil Kemenkum Maluku mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembukaan secara virtual dengan antusias dan penuh semangat. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun kolaborasi lintas unit kerja yang lebih solid serta memperkuat citra institusi sebagai penjaga warisan hukum bangsa. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat budaya sadar hukum di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam hal perlindungan kekayaan intelektual.

Komitmen ini tercermin dari keikutsertaan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, dalam podcast yang digelar Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Kamis (3/7).

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat ini turut dihadiri oleh Rekan Fakultas Syariah, Eka Dahlan Uar, yang mendampingi jalannya dialog interaktif antara Kakanwil dan civitas akademika.

Dalam podcast tersebut, Saiful Sahri menegaskan pentingnya kolaborasi antara instansi hukum dan dunia kampus untuk melindungi hasil karya akademik.

“Ini bukan sekadar seremoni. Kami ingin membangun budaya sadar hukum di kalangan civitas akademika, terutama dalam hal perlindungan karya intelektual. Mahasiswa dan dosen harus paham hak dan perlindungan atas hasil pemikiran dan inovasinya,” tegas Saiful.

Podcast ini juga menjadi momen penting menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU)
antara Kanwil Kemenkum Maluku dan UIN Abdul Muthalib Sangadji. Salah satu langkah konkret adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku dengan Dekan Fakultas Syariah, yang difokuskan pada perlindungan hukum terhadap karya akademik.

Kegiatan podcast juga diisi dengan sosialisasi bertajuk "Melindungi Aset Bangsa dengan Mencegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual," yang menghadirkan narasumber ahli dari Jakarta.

Sosialisasi ini membahas secara mendalam proses pendaftaran hak cipta, merek, paten, dan desain industri, serta urgensi pengakuan hukum terhadap karya intelektual.

Saiful Sahri juga mendorong UIN Abdul Muthalib Sangadji untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal terkait pendaftaran kekayaan intelektual.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku siap memberikan pendampingan teknis dalam implementasinya.

“Kami ingin setiap karya yang lahir dari kampus ini mendapat pengakuan hukum dan memiliki nilai manfaat, baik akademik maupun ekonomi. Ini bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam menciptakan generasi unggul,” ungkapnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Syariah, Eka Dahlan Uar, menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai sinergi dengan Kanwil Kemenkum Maluku merupakan langkah strategis dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada mahasiswa dan dosen.

“Kolaborasi ini menjadi langkah awal strategis untuk mendorong para dosen dan mahasiswa melindungi karya ilmiah mereka sejak dini,” ujar Eka.

Di akhir sesi, Saiful juga menyampaikan ucapan selamat atas transformasi IAIN Ambon menjadi UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon.

Ia berharap perubahan nama ini membawa semangat baru untuk menjadikan kampus sebagai pusat pengembangan intelektual Islam di wilayah timur Indonesia.

“Mari jadikan perubahan ini sebagai awal yang baik. Kita baku kele, membawa Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji terus maju, kreatif, dan melahirkan generasi muda Islam Maluku yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya penuh harap.

Podcast ini disambut positif oleh civitas akademika. Selain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, kegiatan ini juga memperkuat komunikasi antara Kanwil Kemenkum Maluku dan UIN Abdul Muthalib Sangadji untuk kerja sama berkelanjutan dalam bidang hukum dan akademik. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi hukum tentang Kekayaan Intelektual di kalangan akademisi dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual bertema “Melindungi Aset Bangsa dengan Mencegah Pelanggaran Kekayaan Intelektual”, bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon.(03/07/25).

Acara ini menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa dan ahli dalam kekayaan Intelektual.
Narasumber pertama, Ricky Mubaroq, Analis Kekayaan Intelektual pada DJKI yang memaparkan materi bertajuk “ Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual”. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran KI yang terjadi di Indonesia, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh DJKI dalam menindak pelanggaran tersebut.

Narasumber kedua, Muhammad Indrus Nurbati, Penyuluh Hukum Pertama pada Kanwil Kemenkum Maluku membawakan materi “Pengenalan Merek dan Hak Cipta” yang mencakup proses pendaftaran, perlindungan hukum, serta pentingnya mengenali hak eksklusif atas karya dan merek, terutama di kalangan pelaku akademik dan generasi muda kreatif.

Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para peserta yang aktif berdialog dengan narasumber, menyampaikan pertanyaan seputar proses pendaftaran kekayaan intelektual serta berbagi pengalaman terkait karya cipta yang dimiliki.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap partisipasi tersebut, panitia menyelenggarakan kuis interaktif di akhir acara. Tiga peserta dengan nilai tertinggi terpilih sebagai pemenang peringkat I, II, dan III, dan masing-masing diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang kekayaan intelektual.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku berharap tercipta budaya akademik yang sadar hukum dan menghargai karya intelektual, sekaligus mendorong peningkatan literasi kekayaan intelektual sebagai fondasi penting dalam mendukung kemajuan inovasi nasional.