Banda, Maluku Tengah — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melaksanakan kegiatan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terkait Layanan Perseroan Perorangan dan Komunitas Desa Membangun Perusahaan (KDMP) di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menyasar sejumlah pemangku kepentingan di wilayah tersebut(06/12/25)

Agenda diawali dengan Monitoring dan Evaluasi pembentukan KDMP oleh notaris di Kecamatan Banda, serta koordinasi layanan Perseroan Perorangan di Kantor Negeri Nusantara dan Kantor Kecamatan Banda. Tim Kanwil melakukan belanja masalah bersama Camat Banda yang didampingi Pendamping Desa KDMP, Selomon, untuk mengidentifikasi kendala administratif yang berdampak pada terhambatnya proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Koordinasi juga dilakukan bersama perangkat Negeri Nusantara terkait pelayanan pendaftaran Perseroan Perorangan. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, sehingga proses pendaftaran badan hukum tidak dapat dilanjutkan.

Sebagai tindak lanjut, Tim Kanwil merekomendasikan agar perangkat negeri melakukan pendampingan pembuatan NPWP secara online bagi pelaku usaha, kemudian merekapitulasi data tersebut untuk memudahkan proses pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan secara terpadu.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan akses layanan administrasi hukum, memperkuat koordinasi dengan aparatur desa dan kecamatan, serta memastikan layanan Perseroan Perorangan dan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat pelaku usaha di Kecamatan Banda.

Banda, Kemenkum Maluku — Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan kunjungan lapangan ke petani pala di Pulau Banda sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan Pala Banda yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis (IG) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tim dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Abd Malik Wagola, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri(05/12/25)

Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas Pala Banda, menyusul maraknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama “Pala Banda” pada produk yang tidak berasal dari Banda. Praktik tersebut berpotensi merugikan reputasi, nilai ekonomi, serta keberlanjutan komoditas unggulan khas Kepulauan Banda tersebut.

Dalam pengecekan lapangan, Tim Kanwil menemukan bahwa petani Banda terus menjaga kualitas, keaslian, dan standar produksi Pala Banda, sehingga tetap konsisten dengan karakteristik yang menjadi dasar pendaftaran Indikasi Geografis. Keunikan aroma, ukuran biji, serta daya tahan Pala Banda yang lebih lama menjadi identitas khas yang tidak dapat disamakan dengan pala dari daerah lain.

Kabid Pelayanan KI, Abd Malik Wagola, menegaskan bahwa perlindungan IG tidak hanya berhenti pada pendaftaran, tetapi harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan, edukasi, dan penguatan tata niaga agar nama “Pala Banda” tidak disalahgunakan. “Kami hadir untuk memastikan kualitas Pala Banda tetap terjaga serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keaslian dan perlindungan Indikasi Geografis,” ujarnya.

Para petani menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Kemenkum Maluku. Mereka menilai kehadiran pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan perlindungan Pala Banda sebagai produk IG. Para petani berharap upaya ini terus dilakukan agar reputasi dan nilai ekonomi Pala Banda tetap terjaga.

Kemenkum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan Indikasi Geografis melalui pendampingan, monitoring, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan koordinasi sekaligus kunjungan kerja ke Universitas Banda Naira (UBN). Tim Kanwil dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Abd Malik Wagola, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri(05/12/25).

Kedatangan Tim Kanwil disambut hangat oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik UBN, Budiono Senen, di ruang pertemuan kampus. Pertemuan berlangsung produktif dan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku dan UBN dalam meningkatkan literasi hukum serta memperluas perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup kegiatan sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa UBN.

Wakil Rektor I, Budiono Senen, menyampaikan apresiasi dan menyambut positif kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Kanwil Maluku sangat penting untuk memastikan karya ilmiah, skripsi, dan inovasi mahasiswa memperoleh perlindungan hukum. “Kami sangat senang dan berterima kasih atas kunjungan ini. Kerja sama ini akan membuka ruang lebih luas bagi perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan UBN,” ujarnya.

Kunjungan ini menandai komitmen kedua pihak dalam memperkuat ekosistem akademik yang mendorong inovasi, kreativitas, serta kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas setiap karya yang dihasilkan.

Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius. Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

Ambon, Kemenkum Maluku – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, memimpin Rapat Pembahasan Lanjutan Perumusan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mutiara, Hotel Manise, dan dihadiri oleh Ketua Bapemperda Kabupaten Maluku Barat Daya, anggota DPRD, Bagian Hukum Kabupaten, serta Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Kamis (4/12).

Dalam arahannya, Saiful Sahri menekankan pentingnya harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dukungan Kanwil dalam memastikan kualitas substansi serta keselarasan norma Ranperda Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Kami senantiasa membuka diri untuk memberikan layanan dan dukungan penuh kepada seluruh mitra di kabupaten dan kota. Sinergi, kolaborasi, dan kemitraan yang telah terbangun akan terus diperkuat guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah,” ujar Saiful Sahri.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis substansi Ranperda, termasuk identifikasi isu strategis, penajaman norma, serta penyelarasan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan Ranperda yang berkualitas, relevan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. (Humas/H.S)