Ambon, Kemenkum Maluku – Suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur mewarnai Peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 Lapas Perempuan Kelas III Ambon yang mengusung tema “Peduli, Berdaya dan Bermakna”, Selasa (31/3), di Aula Kompi A Waiheru Ambon. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pembinaan pemasyarakatan di wilayah Maluku.

Kehadiran Saiful Sahri dalam kegiatan ini turut didampingi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan disambut oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon bersama jajaran. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku beserta jajaran, serta para tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon. Suasana semakin hangat saat pemutaran video kilas balik perjalanan Lapas Perempuan Kelas III Ambon yang menampilkan perjalanan pengabdian sejak awal berdiri hingga saat ini.

Momentum peringatan tersebut semakin bermakna dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku yang sekaligus melakukan launching website dan aplikasi “BetaPuan”. Inovasi berbasis digital ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan yang lebih modern dan responsif di lingkungan Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba, pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian selama sembilan tahun, serta pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana peringatan.

Tema “Peduli, Berdaya dan Bermakna” yang diangkat dalam peringatan ini mencerminkan komitmen Lapas Perempuan Kelas III Ambon untuk terus menghadirkan pembinaan yang humanis, inovatif, serta berorientasi pada pemberdayaan warga binaan.

Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Maluku.

Melalui momentum peringatan ini, diharapkan Lapas Perempuan Kelas III Ambon semakin berdaya dan mampu menghadirkan pembinaan yang berdampak serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat. (Humas/S.N)

Ambon, Kemenkum Maluku – Menjelang Peresmian Nasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Presiden Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku bergerak cepat memperkuat kapasitas aparatur desa dan paralegal melalui kegiatan Pendampingan dan Pembekalan Posbankum Desa/Negeri/Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (31/3).

Langkah strategis ini diikuti oleh Kepala Desa, Kepala Pemerintah Negeri, Lurah, serta para peserta pelatihan paralegal Posbankum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan Posbankum di tingkat desa dapat berjalan optimal sebagai garda terdepan akses keadilan bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri dalam sambutannya menegaskan bahwa Posbankum Desa bukan sekadar program, tetapi merupakan instrumen nyata negara dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Posbankum harus menjadi ruang solusi bagi masyarakat desa. Tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga mampu melakukan pendampingan awal serta membantu menyelesaikan persoalan hukum secara preventif,” tegas Saiful Sahri.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan Posbankum di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah konflik yang berpotensi berkembang menjadi perkara hukum yang lebih kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber, yakni Penyuluh Hukum Ahli Madya Thortjie M. Mataheru, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Christifidelis Giovanny Leiwakabessy, serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rinezh Hotman Tegar Marpaung.

Materi yang disampaikan mencakup penguatan layanan Posbankum, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga pemahaman terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembekalan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan paralegal dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan berkualitas.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai karakteristik konflik pertanahan yang sering terjadi di Maluku, seperti hak ulayat, batas wilayah adat, tumpang tindih kepemilikan, serta konflik waris tanah. Pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah adat turut menjadi fokus dalam pembekalan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku mendorong terbentuknya Posbankum yang aktif dan responsif dengan mekanisme layanan yang lebih sistematis, mulai dari layanan konsultasi, pencatatan perkara, hingga pelaporan berkala melalui sistem yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dengan penguatan kapasitas ini, Posbankum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan mampu menjadi pusat layanan bantuan hukum yang efektif, sekaligus memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum Maluku dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Humas/S.N)

Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pelantikan dan pengambilan sumpah tiga pejabat fungsional non manajerial yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Selasa (31/3).

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran jabatan fungsional sebagai garda terdepan peningkatan layanan hukum di wilayah Maluku. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Maluku.

Adapun tiga pejabat yang dilantik yakni Devi Safitri dan Virginia Wattimena sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama, serta Gery Sandro Mailoa sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Dalam sambutannya, Saiful Sahri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum penting dalam menghadirkan agen-agen solutif bagi berbagai tantangan hukum dan birokrasi di Maluku. Ia menekankan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pejabat yang dilantik hari ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan, menghadirkan solusi, serta memperkuat pelayanan hukum yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Saiful Sahri.

Lebih lanjut, Saiful Sahri menekankan bahwa pelantikan ini juga menjadi bagian dari akselerasi pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia mengimbau seluruh jajaran, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat kedisiplinan dalam pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi serta memastikan setiap indikator Rencana Kerja Tahunan dan Lembar Kerja Evaluasi terpenuhi secara substantif.

Secara khusus, Saiful Sahri memberikan arahan kepada Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang baru dilantik untuk melakukan akselerasi sosialisasi dan diseminasi Undang-Undang nasional terbaru secara masif di wilayah Maluku. Menurutnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum akibat keterbatasan informasi.

Sementara itu, kepada Analis SDM Aparatur Ahli Pertama yang baru dilantik, Saiful Sahri menginstruksikan agar segera melakukan transformasi dalam penataan manajemen talenta serta memperkuat sistem merit di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten.

Melalui pelantikan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menjalankan tugas dan fungsi secara optimal serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kemenkum Maluku dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan semangat integritas dan profesionalisme, pelantikan ini menjadi langkah nyata Kemenkum Maluku dalam mempercepat transformasi layanan hukum yang lebih adaptif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat Maluku. (Humas/S.N)

Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) melalui koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Maluku, Selasa (31/03/2026).

Koordinasi dipimpin langsung oleh Saiful Sahri selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta jajaran JFT dan JFU. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun bersama unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPRD serta Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Saiful menegaskan bahwa Maluku memiliki kekayaan budaya, kreativitas, serta berbagai produk lokal yang bernilai tinggi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik melalui sistem Kekayaan Intelektual.

“Kekayaan Intelektual di Maluku perlu menjadi perhatian bersama karena daerah ini memiliki kekayaan budaya, kreativitas, dan beragam produk lokal bernilai tinggi. Perlindungan harus terus didorong agar karya dan produk asli Maluku tidak diklaim oleh pihak lain, sekaligus memastikan potensi unggulan daerah dapat berkembang dan memiliki daya saing,” ujar Saiful

Lebih lanjut, Kakanwil menekankan bahwa penyusunan Ranperda KI merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan kearifan lokal.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil Kementerian Hukum Maluku dalam memperkuat regulasi daerah di bidang Kekayaan Intelektual. Ia menilai Ranperda ini menjadi bentuk sinergi yang berkualitas antara lembaga legislatif dan pemerintah.

“Ranperda ini merupakan bentuk kerjasama yang berkualitas dan sinergi berkelanjutan antara DPRD dan Kanwil Kemenkum, sehingga hubungan kelembagaan tetap harmonis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Benhur.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Maluku untuk segera menindaklanjuti penyusunan regulasi terkait pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Provinsi Maluku.

Melalui koordinasi ini, diharapkan proses legislasi Ranperda Kekayaan Intelektual dapat berjalan optimal, sekaligus meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya melindungi kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif Maluku secara berkelanjutan.

Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Maluku dan DPRD Provinsi Maluku dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah.

(MZH)

Ambon, Kemenkum Maluku — Upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pembekalan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa, negeri, dan kelurahan se-Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku secara daring melalui platform Zoom pada Senin (30/3).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, kepala pemerintahan negeri, lurah, serta peserta pelatihan paralegal Posbankum di wilayah Seram Bagian Barat. Hadir sebagai narasumber antara lain penyuluh hukum serta perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi Posbankum sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum di tingkat masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menjelang peresmian nasional Posbankum oleh Presiden Republik Indonesia.

Melalui pembekalan tersebut, diharapkan aparatur desa dan paralegal mampu memberikan layanan yang terstandar, mulai dari penyediaan informasi hukum, konsultasi awal, hingga pendokumentasian perkara dan rujukan ke lembaga bantuan hukum yang berwenang.
Tidak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai mekanisme layanan yang lebih sistematis, seperti penjadwalan konsultasi, pencatatan perkara, serta pola pelaporan berkala melalui sistem yang telah disediakan secara nasional.

Materi yang disampaikan juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk penanganan sengketa pertanahan yang kerap terjadi di Maluku. Peserta diberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui pendekatan musyawarah, pelibatan tokoh adat, serta penguatan aspek administratif sebagai bentuk legalitas.

Selain itu, peserta turut mendapatkan pemahaman terkait pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri berharap melalui kegiatan ini, kesadaran hukum preventif di tingkat desa semakin meningkat, sehingga berbagai potensi konflik dapat diselesaikan secara dini sebelum berkembang menjadi perkara hukum yang lebih kompleks. (Humas/H.S)