Ambon, Kemenkum Maluku — Dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum di tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengambil langkah strategis dengan mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan yang mempertemukan berbagai pakar hukum dan praktisi ini berlangsung di Jambuluwak Convention Hall and Resort, Batu, Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 30 Januari 2026.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, mengikuti kegiatan bersama jajaran pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan secara virtual dari ruang rapat pimpinan. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum Maluku untuk memastikan setiap regulasi daerah yang disusun selaras dengan aturan hukum nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Forum ini dirancang sebagai wadah sinergi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, M. Waliyadin, dalam laporan pembukanya menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi demi meningkatkan mutu pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menegaskan bahwa harmonisasi adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi. Ia berharap melalui supervisi ini, peran kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah semakin kuat, terutama dalam memberikan bimbingan teknis pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menerima pembekalan materi dari berbagai narasumber kompeten. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, memberikan perspektif akademis terkait penyusunan regulasi, disusul oleh paparan teknis dari PLT Kasubdit Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ivo Isma. Selain itu, Alexander Palti selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi turut membekali peserta mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam proses legislasi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kementerian Hukum Maluku berhasil memperdalam pemahaman mengenai mekanisme supervisi terbaru. Hasil dari pertemuan ini diharapkan segera diimplementasikan dalam penguatan peran kantor wilayah untuk mengawal setiap tahapan rancangan peraturan daerah, guna menciptakan tata kelola pemerintahan di Maluku yang lebih tertib hukum dan profesional. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku – Upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal di Provinsi Maluku kembali membuahkan hasil nyata. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, secara resmi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Tenun Ikat Daisuli Pulau Kisar dan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal untuk Tari Itawalun kepada Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach. Penyerahan dokumen hukum ini menandai babak baru dalam pelestarian warisan budaya di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku pada Jumat (30/1) ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga orisinalitas karya tradisional masyarakat. Dengan diterimanya sertifikat ini, Tenun Ikat Daisuli dan Tari Itawalun kini memiliki payung hukum yang kuat, sehingga mencegah adanya klaim ilegal dari pihak lain serta meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat pemiliknya.

Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas. Noach, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian hukum atas kepedulian mereka terhadap aset budaya dari Bumi Kalwedo. Menurut Benyamin, pengakuan ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap jerih payah serta kreativitas masyarakat MBD dalam menjaga warisan leluhur yang telah ada sejak lama.

Prosesi penyerahan ini juga disaksikan oleh jajaran pejabat penting, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Hadir pula Ketua Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Akademisi dari Universitas Pattimura yang berperan aktif dalam proses pendampingan serta kajian teknis.

Dalam sambutannya, Saiful Sahri menekankan bahwa pengakuan ini bukan sekadar seremoni administratif. Ia berharap keberhasilan Kabupaten Maluku Barat Daya ini dapat memotivasi daerah lain di Maluku untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektual komunal mereka agar tidak hilang ditelan zaman. Sinergi antara kementerian hukum, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan seperti Unpatti dinilai menjadi kunci sukses dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Maluku. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Kedatangan orang nomor satu di Bumi Kalwedo ini merupakan langkah koordinasi strategis sebelum diterimanya sertifikat resmi Indikasi Geografis untuk produk budaya unggulan daerah, (30/1).

Kedatangan Bupati Benyamin Noach disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Cristian P.H. Borel, serta akademisi dari Universitas Pattimura, Prof. Teng Berlianti. Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti pendukung terkait legalitas kekayaan intelektual komunal Maluku Barat Daya.

Dalam pertemuan tersebut, Benyamin Thomas Noach menyampaikan bahwa berdasarkan tinjauan sejarah dan budaya, Tenun Daisuli telah ada lebih dahulu dibandingkan tenun dari wilayah Tanimbar. Hal ini didukung secara kuat oleh temuan Balai Arkeologi yang berhasil mengidentifikasi lukisan gua dengan motif dan bentuk yang identik dengan corak Tenun Daisuli yang dilestarikan hingga saat ini.

Lebih lanjut, Benyamin memaparkan bahwa Tenun Ikat di wilayah Kisar dan kepulauan sekitarnya adalah warisan budaya yang berakar dalam dari praktik menenun tradisional masyarakat pulau-pulau Maluku serta kepulauan Timur Indonesia. Teknik ikat, yang melibatkan proses mengikat benang sebelum pewarnaan, telah dipraktikkan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara adat serta identitas sosial komunitas setempat.

Mengingat nilai filosofis, budaya, dan potensi ekonominya yang besar, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama komunitas adat, pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat sepakat menginisiasi pengajuan Indikasi Geografis untuk Tenun Ikat Kisar. Langkah ini diambil guna memastikan adanya hak pengakuan lokal dan perlindungan manfaat ekonomi bagi para pengrajin serta masyarakat adat di masa depan.

Kepala Kantor Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemerintah Kabupaten MBD dalam melindungi aset budaya daerah dan menyatakan kesiapannya untuk segera menyerahkan sertifikat pengakuan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Kedatangan orang nomor satu di Bumi Kalwedo ini merupakan langkah koordinasi strategis sebelum diterimanya sertifikat resmi Indikasi Geografis untuk produk budaya unggulan daerah, (30/1).

Kedatangan Bupati Benyamin Noach disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Cristian P.H. Borel, serta akademisi dari Universitas Pattimura, Prof. Teng Berlianti. Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti pendukung terkait legalitas kekayaan intelektual komunal Maluku Barat Daya.

Dalam pertemuan tersebut, Benyamin Thomas Noach menyampaikan bahwa berdasarkan tinjauan sejarah dan budaya, Tenun Daisuli telah ada lebih dahulu dibandingkan tenun dari wilayah Tanimbar. Hal ini didukung secara kuat oleh temuan Balai Arkeologi yang berhasil mengidentifikasi lukisan gua dengan motif dan bentuk yang identik dengan corak Tenun Daisuli yang dilestarikan hingga saat ini.

Lebih lanjut, Benyamin memaparkan bahwa Tenun Ikat di wilayah Kisar dan kepulauan sekitarnya adalah warisan budaya yang berakar dalam dari praktik menenun tradisional masyarakat pulau-pulau Maluku serta kepulauan Timur Indonesia. Teknik ikat, yang melibatkan proses mengikat benang sebelum pewarnaan, telah dipraktikkan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara adat serta identitas sosial komunitas setempat.

Mengingat nilai filosofis, budaya, dan potensi ekonominya yang besar, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama komunitas adat, pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat sepakat menginisiasi pengajuan Indikasi Geografis untuk Tenun Ikat Kisar. Langkah ini diambil guna memastikan adanya hak pengakuan lokal dan perlindungan manfaat ekonomi bagi para pengrajin serta masyarakat adat di masa depan.

Kepala Kantor Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri memberikan apresiasi atas proaktifnya Pemerintah Kabupaten MBD dalam melindungi aset budaya daerah dan menyatakan kesiapannya untuk segera menyerahkan sertifikat pengakuan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengikuti momentum bersejarah peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan serta gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara virtual pada Jumat, 30 Januari 2026. Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan antarwilayah terhadap keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan yang kini resmi memiliki akses layanan hukum merata di seluruh 2.015 desa dan kelurahannya.

Rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Kalimantan Selatan tersebut, diresmikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang menekankan tentang pencapaian seratus persen pembentukan Pos Bantuan Hukum. Menurutnya hal ini merupakan langkah strategis dalam memperluas penerapan keadilan restoratif. Ia menjelaskan bahwa banyak perkara sederhana di masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian tanpa harus masuk ke ranah pengadilan, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan meringankan beban negara.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Hukum kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi luar biasa yang telah dibangun. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman. Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi jajaran Kementerian Hukum di berbagai daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menyampaikan bahwa capaian Kalimantan Selatan merupakan inspirasi besar bagi pembangunan hukum di daerah. Menurutnya, keberhasilan membentuk pos bantuan hukum hingga ke tingkat desa adalah bukti nyata bahwa kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat paling bawah.

Saiful Sahri berharap melalui keberadaan pos bantuan hukum ini, konflik sosial seperti sengketa waris maupun permasalahan-permasalahan lainnya diharapkan dapat ditangani secara dini melalui mekanisme mediasi yang berorientasi pada keadilan substantif bagi warga desa. (Humas/H.S)