Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam rangka penguatan dukungan terhadap Publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (4/3). Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan langkah guna memastikan tersedianya data ekonomi yang berkualitas dan komprehensif di Provinsi Maluku.
Audiensi tersebut diterima oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum mewakili Kepala Kantor Wilayah, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana diseminasi informasi kepada badan usaha berbadan hukum, optimalisasi kanal layanan serta media publikasi Kantor Wilayah, dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SE2026.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa dukungan terhadap SE2026 merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data. Penyebarluasan informasi kepada badan usaha berbadan hukum yang berada dalam lingkup layanan administrasi hukum umum dinilai strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan sensus.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian, khususnya sektor non-pertanian. Menurutnya, dukungan lintas instansi sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui audiensi ini, terbangun komitmen bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menyukseskan Publisitas Sensus Ekonomi 2026. Diharapkan, kolaborasi ini mampu mendorong keterlibatan aktif badan usaha serta mendukung tersedianya data ekonomi yang kredibel sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (Humas/S.N)
Hubungi Kami 
