Jakarta, Kemenkum Maluki - Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menghadiri kegiatan diskusi interaktif ekosistem usaha dan bimbingan teknis layanan perseroan perorangan yang diselenggarakan pada 3 hingga 4 Maret 2026 di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan legalitas badan usaha.
Dalam rangkaian acara hari pertama, Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, memaparkan target jangka pendek dan nasional terkait perseroan perorangan. Selain memperkenalkan tim kerja baru, pihak pusat juga mensosialisasikan perubahan regulasi serta rencana inkubasi bagi UMKM guna meningkatkan dukungan terhadap pengembangan usaha di daerah.
Selain fokus pada layanan teknis, pertemuan ini juga membahas persiapan penyusunan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027. Sesi ini menjadi wadah evaluasi bagi jajaran di daerah untuk menyampaikan kendala terkait postur anggaran dan kebutuhan layanan di lapangan agar perencanaan di tahun mendatang lebih efektif.
Memasuki hari kedua, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi nasional dalam mendukung ekonomi tahun 2026.
Ia menginstruksikan seluruh kantor wilayah, termasuk Kementerian Hukum Maluku, untuk menguasai aplikasi AHU Link sebelum peluncuran resmi serta menyelesaikan laporan target mandiri paling lambat 26 Maret 2026.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian UMKM, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Sosial, dan perwakilan Himbara dari Bank BNI. Para ahli memberikan perspektif komprehensif mengenai integrasi layanan bagi pelaku usaha. Acara ditutup dengan simulasi operasional aplikasi AHU Link yang mencakup proses pendirian, perubahan, hingga pembubaran perseroan perorangan.
Beberapa poin penting yang menjadi hasil pertemuan ini antara lain adanya indikator kinerja baru dalam rencana strategis 2025-2029 serta perubahan format legalitas perseroan perorangan.
Produk hukum yang sebelumnya berbentuk sertifikat kini akan berganti menjadi Surat Keputusan Dirjen AHU atas nama Menteri Hukum guna memberikan kekuatan legalitas yang lebih solid.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Maluku, Rapin Sugara Rumakat, yang hadir bersama tim teknis menyatakan bahwa seluruh hasil koordinasi ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Target nasional sebanyak 80.000 perseroan perorangan hingga akhir tahun 2026 menjadi komitmen yang akan dikawal ketat oleh jajaran di Maluku. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
