Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam upaya mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas dan akuntabel, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Kamis (19/2), bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam mendukung pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa kualitas regulasi daerah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Harmonisasi produk hukum, evaluasi regulasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang responsif dan tidak tumpang tindih menjadi indikator penting dalam peningkatan nilai IRH.
“Regulasi yang berkualitas akan melahirkan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, penguatan IRH harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan,” tegas Saiful Sahri.
Diskusi yang berlangsung konstruktif menitikberatkan pada pembentukan tim kerja, penyusunan rencana aksi yang terukur, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sebagai langkah konkret peningkatan capaian IRH Kabupaten Buru Selatan.
Selain itu, kedua pihak juga membahas penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Optimalisasi Posbankum dinilai penting untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Hadi Longa, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mendukung penguatan layanan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan.
Sebagai bentuk dukungan, Kanwil Kemenkum Maluku menyatakan kesiapan memberikan pendampingan teknis, asistensi, serta fasilitasi guna memastikan peningkatan IRH dan penguatan Posbankum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Maluku kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan berdampak bagi masyarakat. (Humas/S.N)
Hubungi Kami 
