AMBON, KEMENKUM MALUKU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, membuka secara resmi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum di Maluku.(18/03/25)
Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan JDIH. Ia menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH tahun ini memfokuskan pada pengembangan layanan literasi hukum dan penguatan dokumentasi hukum.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Ambon secara hybrid
"JDIH bukan hanya sekadar wadah dokumentasi, tetapi juga berperan dalam membangun literasi hukum di tengah masyarakat. Pemahaman terhadap hukum harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Saiful Sahri.
Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi dokumen hukum, integrasi data dengan pusat JDIH nasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah aspek penting yang harus terus dikembangkan agar layanan dokumentasi hukum semakin optimal.
"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota JDIH di Provinsi Maluku. Dengan sistem dokumentasi yang tertata dan terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang akurat, berkualitas, transparan, dan terpercaya," tambahnya
Ia juga sangat berharap dukungan dari Gubernur Maluku sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota untuk sama-sama mendorong JDIH sebagai jendela sarana pembangunan umum, penyebarluasan layanan Informasi hukum bagi masyarakat sampai dengan kemudahan pencarian dan pemanfaatan teknologi bagi para investor dalam mempelajari regulasi yang di wilayah.
"Kanwil Maluku sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan pembina hukum di daerah tak akan jemu dalam mengingatkan dan mendorong JDIH. Karena pembangunan Hukum sebagai hal yang serius dengan indikator informasi yang tersampaikan di masyarakat." tutup Kakanwil (Humas/Feas)
Hubungi Kami 
