Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Perancang Perundang-undangan, Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mengikuti forum pedalaman pemahaman tentang teknik didalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan metode Omnibus Law, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkum RI, Rabu, 19 Februari 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini, untuk meningkatkan pemahaman para perancang tentang teknik penyusunan regulasi berbasis omnibus Law dengan penggabungan berbagai aturan dalam satu regulasi guna menghindari duplikasi serta meningkatkan efektivitas kebijakan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Ia menyampaikan pentingnya metode Omnibus Law dalam menciptakan regulasi yang lebih ringkas, harmonis, dan efektif.
Menurut Dhahana bahwa Omnibus Law menjawab tantangan obesitas regulasi di indonesia. “Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat melakukan penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan yang tumpang tindih, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik," ujarnya.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Saiful Sahri, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia mendorong para perancang di Kanwil Kemenkum Maluku untuk terus mengembangkan kompetensi guna menghasilkan peraturan yang berkualitas serta sesuai dengan dinamika hukum nasional.
"Dengan peningkatan kapasitas ini, saya berharap para perancang di Kanwil Kemenkum Maluku mampu menyusun regulasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah," ungkap Saiful Sahri.
Saiful berharap dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik Omnibus Law, akan tercipta landasan hukum yang lebih baik, transparan, dan berdampak positif bagi pembangunan Maluku serta Indonesia secara keseluruhan. (Humas/H.S & Feas)
Hubungi Kami 
