
Ambon Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mulai tancap gas mempersiapkan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026. Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya rapat persiapan intensif di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, Senin (13/04/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh La Margono serta dihadiri oleh seluruh jajaran tim kerja FKK. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi sekaligus memastikan kesiapan teknis sejak dini demi kesuksesan agenda besar tersebut.
Dalam arahannya, La Margono menekankan bahwa koordinasi yang solid adalah kunci utama. Ia menginstruksikan seluruh tim untuk bekerja secara cermat dan proaktif agar FKK tahun 2026 tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas kebijakan hukum di Maluku.
"Persiapan yang matang sejak awal akan menentukan kualitas output yang kita hasilkan. Saya minta seluruh pihak terkait memahami peran masing-masing dan berkomitmen penuh pada tugas yang telah ditentukan," tegasnya.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan bedah teknis terhadap Term of Reference (TOR) kegiatan. Diskusi berlangsung interaktif, membahas penyusunan konsep substansi hingga mitigasi kendala lapangan yang mungkin terjadi di wilayah Maluku.
Melalui persiapan yang lebih awal dan terstruktur ini, Margono optimis pelaksanaan FKK 2026 dapat berjalan optimal. Hasil dari forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan hukum yang adaptif, solutif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Bumi Raja-Raja. (Humas/H.S)



