
Ambon, Kemenkum Maluku – Nuansa adat dan kehangatan khas Maluku menyelimuti penyambutan kedatangan Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Chusni Thamrin, di Bandara Pattimura Ambon, Senin (13/4).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Dr. Saiful Sahri, didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama, menyambut langsung kedatangan tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap agenda strategis nasional di daerah.
Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan pengalungan kain tenun khas Maluku, mencerminkan nilai kearifan lokal serta keramahan masyarakat Maluku dalam menerima tamu kehormatan. Momen ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat layanan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual.
Kunjungan Direktur TI DJKI ini menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku. Dalam agendanya, Chusni Thamrin dijadwalkan menyampaikan pemaparan strategis terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual di wilayah.
Tak hanya itu, kunjungan ini juga dirangkaikan dengan agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Maluku dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, serta PKS lanjutan bersama para Bupati/Wali Kota se-Maluku. Langkah ini menjadi upaya konkret dalam memperluas akses layanan hukum dan kekayaan intelektual hingga ke seluruh pelosok daerah.
Saiful menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang adaptif dan berbasis teknologi.
“Transformasi digital di bidang kekayaan intelektual harus dirasakan hingga ke daerah. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan layanan yang cepat, mudah, dan merata bagi masyarakat Maluku,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antara Kanwil Kemenkum Maluku dengan DJKI, sekaligus mendorong percepatan pembangunan hukum yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. (Humas/S.N)





