Ambon, Kemenkum Maluku — Kementerian Hukum Maluku melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembekalan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi desa dan kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Aru sebagai langkah strategis memperkuat akses keadilan di tingkat masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menjelang peresmian nasional Posbankum oleh Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku ini diikuti oleh kepala desa, perangkat pemerintah desa dan kelurahan, serta para peserta pelatihan paralegal Posbankum di wilayah Kepulauan Aru.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yakni Thortjie M Mataheru selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya, Muhammad Idrus Nurbaty sebagai Penyuluh Hukum Ahli Pertama, serta Devy Raimon Marlissa yang merupakan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru.
Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi teknik penyelesaian sengketa pertanahan, mekanisme pelaporan layanan Posbankum, serta pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Melalui kegiatan ini, terjadi peningkatan pemahaman aparatur desa dan paralegal terkait tugas dan fungsi Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum. Selain itu, terbentuk komitmen bersama agar Posbankum tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga aktif memberikan layanan informasi hukum, konsultasi awal, hingga rujukan kepada lembaga bantuan hukum terakreditasi.
Kegiatan ini juga menghasilkan penyusunan mekanisme layanan yang lebih sistematis, termasuk penjadwalan konsultasi, pencatatan perkara, serta pola pelaporan berkala melalui sistem yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Di bidang pertanahan, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai klasifikasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, serta metode penyelesaian melalui jalur mediasi maupun pengadilan. Pendekatan non-litigasi berbasis musyawarah adat juga ditekankan sebagai langkah preventif dalam meredam konflik.
Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai pembaruan hukum pidana nasional, termasuk pengenalan jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, serta pendekatan keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian berkeadilan tanpa semata-mata pemidanaan.
Kegiatan ini turut memperkuat kesadaran akan pentingnya pendekatan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat Maluku, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung tertib dan lancar serta diharapkan mampu mendorong optimalisasi peran Posbankum dalam memberikan akses keadilan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
