
Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin (30/3). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting serta luring di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Keikutsertaan Saiful Sahri dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Peresmian Pos Bantuan Hukum ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam rangkaian kegiatan, sejumlah agenda penting dilaksanakan, mulai dari pembukaan, laporan pelaksanaan kegiatan, penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga sambutan dari Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Hukum Republik Indonesia. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayah.
Saiful Sahri menilai bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayah Sumatera Barat merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberadaan Pos Bantuan Hukum akan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi bantuan hukum dalam memastikan keberlanjutan layanan tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan penyelesaian permasalahan hukum yang cepat, adil, dan transparan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kerangka kerja yang kuat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Peran paralegal juga menjadi penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan.
Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Saiful Sahri menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku untuk terus mendukung program-program strategis nasional dalam bidang hukum, khususnya yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan. (Humas/H.S)







