MASOHI, KEMENKUM MALUKU - Dalam upaya memperkuat pembangunan hukum di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan koordinasi dengan Bupati Maluku Tengah. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. (13/03/25)
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih terstruktur. Sinkronisasi tugas dan fungsi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, terutama dalam pembentukan peraturan daerah yang berlandaskan asas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menyampaikan bahwa pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mewujudkan pembangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan dampak dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui regulasi yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan optimalisasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), menguatkan peran notaris dalam mendukung berbagai aspek pembangunan hukum, mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberdayakan perangkat daerah sebagai fasilitator penyelesaian permasalahan hukum secara efektif.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bertempat di Ruang Kerja Bupati, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,Perangkat SKPD Kabupaten Maluku Tengah, dan Kepala Rutan Masohi. (Humas/Feas)
Hubungi Kami 
