Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti kegiatan Kick-off Meeting Unggah Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (6/4).
Kegiatan ini diikuti oleh Tim Sekretariat Wilayah Kementerian Hukum Maluku, tim asesor, serta tim kerja IRH pemerintah daerah se-Provinsi Maluku. Kick-off meeting tersebut bertujuan untuk mempersiapkan proses unggah data dukung pada aplikasi IRH serta menginventarisasi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penilaian IRH tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa sebanyak 96 kementerian/lembaga, 33 kantor wilayah Kementerian Hukum, serta 546 pemerintah daerah turut serta dalam penilaian IRH tahun 2026.
Selain itu, terdapat perubahan jadwal unggah data dukung yang ditetapkan mulai 6 April hingga 24 April 2026.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya reformasi hukum dalam mewujudkan regulasi yang adaptif, taat asas, dan berkualitas, yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen aparatur sipil negara, pemerintahan digital, serta transformasi tata kelola pelayanan publik.
Selain itu, disampaikan pula keterkaitan strategis antara reformasi hukum dan reformasi birokrasi yang mencakup penataan regulasi daerah, kepastian hukum pelayanan, integritas dan akuntabilitas, digitalisasi tata kelola, serta dukungan terhadap agenda prioritas nasional.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan visi dan misi Desain Besar Birokrasi Nasional 2025–2045, serta arah kebijakan nasional yang tertuang dalam ASTACITA, RPJMN, dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari penilaian IRH tahun 2026, turut disampaikan empat variabel penilaian yang menjadi komponen penting dalam proses unggah data dukung.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi penanda dimulainya tahapan pelaksanaan unggah data dukung IRH tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menyampaikan bahwa partisipasi aktif seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan penilaian IRH, khususnya dalam mendorong terwujudnya reformasi hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Saiful berharap seluruh peserta dapat segera menindaklanjuti proses unggah data dukung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
