AMBON, KEMENKUM MALUKU- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku terus mengawal pendaftaran Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri/Lurah dalam Paralegal Academy sebagai bagian dari Paralegal Justice Award (PJA) serta memantau perkembangan aktualisasi paralegal di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan/Negeri Adat.(03/03/25)
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan administrasi peserta dalam mengikuti Paralegal Academy, sekaligus mengevaluasi progres aktualisasi peran paralegal di tingkat desa. Dalam pertemuan ini, Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Rutong serta peserta pelatihan paralegal dari wilayah tersebut turut hadir.
Dari hasil koordinasi, tercatat 12 dokumen administratif untuk pendaftaran PJA telah terpenuhi oleh Kepala Negeri Rutong, dengan satu dokumen yang masih dalam tahap finalisasi. Sementara itu, laporan perkembangan aktualisasi paralegal di Posbankum Negeri Rutong menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau pengaduan kasus yang masuk. Untuk itu, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tim advokasi Negeri Rutong guna memastikan efektivitas layanan hukum dan pemantauan kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan pentingnya pendampingan bagi peserta Paralegal Justice Award agar mereka dapat mempersiapkan diri secara optimal. Ia juga meminta jajaran Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum untuk terus memberikan dukungan penuh, sehingga perwakilan Maluku dapat bersaing dan meraih penghargaan dalam ajang bergengsi ini.
"Kami memastikan bahwa setiap peserta dari Maluku mendapatkan pendampingan yang maksimal, sehingga mereka dapat menunjukkan kualitas terbaik dan berkontribusi nyata bagi masyarakat," ujar Saiful Sahri.
Dengan langkah ini, Kanwil Kemenkum Maluku berharap semakin banyak desa dan negeri adat yang memiliki paralegal kompeten, sehingga akses terhadap keadilan semakin luas dan merata di seluruh wilayah. (Humas/Feas)
Hubungi Kami 
