Ambon, KEMENKUM_MALUKU – Biro Perencanaan Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survei Single Question serta Sosialisasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) melalui platform Zoom Meeting yang dihadiri seluruh Kanwil. Senin (26/05)
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Maluku, Wilson Muskitta serta tim kerja penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pelaporan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kementerian PANRB, Fanoeel Thamrin serta Analis Kebijakan Ahli Muda dari Biro Sumber Daya Kementerian Hukum, Haryono.
Dalam paparan nya disampaikan beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini, diantaranya baru terdapat delapan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang telah menggunakan metode Single Question dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Serta Masih ditemukan bahwa beberapa layanan belum memiliki Standar Pelayanan (SP), dan hanya tersedia dalam bentuk SOP. Sehingga Hal ini perlu dibenahi agar layanan menjadi lebih terstruktur dan sesuai regulasi.
“Pentingnya sinkronisasi antara persyaratan dalam SP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengguna layanan. Serta Survei kepuasan yang dilakukan bertujuan sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan pelayanan ke depan.” Ucap Thamrin.
Selain itu Haryono pun menambahkan tentang Media pengaduan seperti telepon, SMS, email, website, dan media sosial perlu disediakan dan dioptimalkan untuk memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau masukan.
“Selain Media Pengaduan, Perlu juga pelatihan bagi petugas pengaduan serta penyusunan SOP penanganan pengaduan agar proses penyelesaian keluhan dapat dilakukan dengan cepat dan profesional.” Tambah Haryono
Kegiatan ini pun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh jajaran di lingkungan Kemenkum terhadap pentingnya pengukuran dan peningkatan kualitas layanan, khususnya layanan kesekretariatan, serta mendukung terciptanya birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. (HUMAS)
Hubungi Kami 
