Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 yang digelar pada Rabu, 3 Desember. Acara yang mengusung tema Tangguh dan mandiri: sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan ini menjadi momentum penting bagi pemangku kepentingan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas dan akselerasi ekonomi Maluku.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa kinerja perekonomian Maluku sepanjang tahun 2025 menunjukkan fundamental yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat terus menguat, dengan capaian triwulan III mencapai 4,31 persen, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 3,39 persen. Menurut Latif, angka ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi daerah bergerak semakin positif.
Peningkatan kinerja ekonomi tersebut didorong oleh beberapa lapangan usaha utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Sektor-sektor ini terus menjadi penopang utama pemulihan ekonomi Maluku dan berkontribusi signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Maluku hingga November 2025 tercatat sebesar 2,33 persen secara tahunan. Meskipun sedikit meningkat dibandingkan Oktober yang berada di angka 2,30 persen, kondisi inflasi ini masih berada dalam rentang sasaran nasional, yakni 2,5 persen ± 1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Maluku tetap terjaga dengan baik.
Melihat seluruh capaian tersebut, prospek perekonomian Maluku pada 2025 diperkirakan akan terus menunjukkan tren positif, didukung oleh daya tahan ekonomi daerah serta penguatan sektor-sektor utama yang menjadi tulang punggung pertumbuhan.
Saiful Sahri yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa kementerian hukum Maluku siap mendukung upaya penguatan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses hukum, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih efektif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang solid harus dibarengi dengan kepastian hukum yang kuat, karena stabilitas hukum menjadi fondasi penting bagi investasi dan pembangunan daerah.
Saiful juga menegaskan bahwa kementerian hukum Maluku berkomitmen menghadirkan layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi Maluku.
Ia berharap momentum positif ini dapat terus dijaga melalui kerja sama yang konsisten, sehingga Maluku mampu mempertahankan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
