Ambon, Kemenkum Maluku — Kementerian Hukum Maluku secara resmi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, saat menerima kunjungan resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku pada Senin, 20 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah ini menjadi tindak lanjut penting dari audiensi sebelumnya guna mematangkan persiapan teknis di lapangan. Dalam diskusi tersebut, Saiful Sahri yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Yustina Elistya Dewi membahas berbagai langkah strategis untuk memastikan proses pendataan ekonomi di wilayah Maluku berjalan tanpa hambatan.
Bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh kementerian hukum maluku mencakup penyediaan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung berbagai forum pertemuan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim BPS. Langkah ini diambil karena Sensus Ekonomi 2026 dinilai sebagai instrumen krusial bagi pemerintah dalam memetakan potensi daerah serta menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang tepat sasaran.
Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap sinergi yang terbangun dapat menjadi fondasi kuat dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat bagi masyarakat Maluku. Dengan kesiapan infrastruktur dan koordinasi yang solid kementerian hukum maluku optimis dapat berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan program prioritas negara tersebut. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
