Ambon, Kemenkum Maluku – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku yang digelar di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (20/10). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah Maluku.
Pengukuhan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Anggota DPD RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perguruan tinggi, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal di Maluku.
Acara diawali dengan pengukuhan Bagus Putu Santika S.E., M.Si., Ak., CA sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menyampaikan bahwa rotasi dan pengukuhan pejabat merupakan bagian dari pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi.
Ia menegaskan pentingnya peran Kepala Perwakilan dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta menjaga integritas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutannya menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi untuk memperkuat kinerja organisasi. Ia mengapresiasi proses alih tugas dan jabatan di lingkungan BPKP sebagai wujud pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Lewerissa juga menyampaikan bahwa keberadaan BPKP di Maluku telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat, terutama dalam memberikan sistem peringatan dini dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Menurutnya, sinergi yang terbangun menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan terhadap penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Maluku. Kementerian Hukum Maluku berkomitmen mendukung sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di daerah ini. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
