Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III B11 Tahun 2025 secara virtual pada Rabu, 26 November. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Adityas Ananda, Kabid Pelayanan KI, Abd. Malik Wagola, Kabag TU dan Umum, Wilson Muskitta, serta Ketua Tim Pokja Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa evaluasi kinerja merupakan instrumen vital layaknya GPS organisasi. Mekanisme ini, menurutnya, berfungsi memetakan posisi capaian saat ini sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memastikan seluruh target tahun berjalan dapat dicapai secara optimal.
Dalam arahannya, Nico Afinta meminta seluruh satuan kerja menindaklanjuti evaluasi secara nyata, terutama pada aspek pelayanan publik, pengelolaan SDM, perencanaan, anggaran, penataan BMN, hingga tata kelola internal.
Dirinya menekankan urgensi penyelarasan setiap kebijakan agar berjalan terpadu dan menghasilkan dampak yang terukur.
Beberapa poin strategis yang disorot meliputi peningkatan Indeks Pelayanan Publik serta kesiapan menghadapi evaluasi KemenPAN-RB, penyusunan usulan formasi jabatan yang harus disertai data pendukung, dan percepatan penyerapan anggaran terutama bagi satker yang masih di bawah 90 persen. Selain itu, penetapan BMN diinstruksikan agar tuntas sebelum 1 Desember, termasuk penguatan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait penyelesaian kontrak.
Sekretaris Jenderal juga menyoroti pentingnya pelaporan tindak lanjut MoU/PKS, penyusunan SOP terkait tata kelola internal, penyediaan materi ekstradisi ASEAN, hingga percepatan capaian kinerja bagi 10 Kanwil yang masih berada di bawah target nasional.
Ia menambahkan bahwa setiap pegawai yang absen dari pelatihan tanpa alasan jelas wajib dilaporkan, serta mengingatkan bahwa masih ada 54 temuan audit yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun.
Dalam kesempatan itu, Nico Afinta memberikan apresiasi atas kinerja penyerapan anggaran yang menunjukkan tren positif di sebagian besar Kanwil, sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih solid untuk memperkuat kualitas layanan dan akuntabilitas institusi.
Usai mengikuti rapat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Sekretaris Jenderal.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat pengendalian internal, mempercepat penyerapan anggaran, memastikan penataan BMN berjalan tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Maluku. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
