Ambon, Kemenkum Maluku – Komitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat Maluku kembali diperlihatkan melalui langkah konkret. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melaksanakan koordinasi strategis dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di ruang kerjanya, (2/10).
Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh penjuru wilayah. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri yang hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, menyampaikan progres pembentukan Posbankum di delapan kabupaten/kota.
Kota Tual menjadi contoh sukses dengan capaian 100 persen realisasi. Sementara beberapa daerah lain menunjukkan kemajuan signifikan meski masih membutuhkan percepatan.
Dalam perbincangannya, Saiful Sahri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kendala geografis, khususnya di daerah kepulauan dan terpencil.
Ia menyebut bahwa keberadaan Posbankum bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan wajah nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Maluku. Ia juga menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung kelanjutan program tersebut.
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem bantuan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga merata. Melalui Posbakum, wajah hukum yang bersahabat diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan warga Maluku, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga desa. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
