Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan mendorong percepatan pembangunan hukum di Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Adityas Ananda dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), La Margono, Kepala Bidang Pelayanan KI, Abd. Malik Wagola, serta Kepala Bagian TU dan Umum, Wilson Muskitta melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, (1/7).
Dalam pertemuan tersebut, Saiful menekankan pentingnya dukungan legislatif terhadap penguatan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan. Ia mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku secara rutin, setiap tiga bulan sekali, melaksanakan program penguatan dan pendampingan terhadap perancang perundang-undangan guna memastikan kualitas produk hukum daerah terus meningkat.
"Kami tidak hanya mendampingi secara teknis, tapi juga memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan harmonis dengan regulasi pusat," ujar Saiful.
Pertemuan itu juga membahas strategi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih agar menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Saiful menekankan pentingnya peran notaris sebagai garda terdepan dalam memberikan legalitas bagi koperasi dan UMKM.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku UMKM di Maluku.
"Produk lokal harus kita lindungi. Jangan sampai hasil kreativitas anak daerah diambil alih pihak lain karena belum dilindungi secara hukum," tegas Saiful.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil Kemenkum Maluku. Ia menekankan pentingnya penguatan hukum terhadap brand lokal sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi berbasis kearifan lokal.
"Perlindungan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya soal hukum, tapi soal identitas dan daya saing daerah," ujar Benhur.
Keduanya juga membahas kebutuhan penguatan peran perancang perundang-undangan dalam mendampingi produk hukum inisiatif DPRD, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Benhur berharap harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dapat terwujud melalui pendampingan intensif dari tenaga perancang Kemenkum.
Saiful turut mendorong percepatan lahirnya Peraturan Daerah terkait Indikasi Geografis, guna melindungi dan mengangkat potensi khas Maluku di pasar nasional maupun internasional.
Ia juga menyinggung kondisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah, serta pentingnya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memenuhi kriteria Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) agar lebih mampu menjangkau masyarakat miskin.
Sebagai penutup, Saiful menyerahkan Tabloid Tabaos yang memuat berbagai capaian dan kinerja Kanwil Kemenkum Maluku kepada Ketua DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra pembangunan. Akselerasi dan kolaborasi adalah kunci. Sebagai putra daerah, saya punya tanggung jawab moril untuk ikut mendorong kemajuan Maluku,” pungkas Saiful. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
