Ambon, Kemenkum Maluku — Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas legislasi di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan koordinasi teknis dengan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku terkait pengharmonisasian lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Maluku(06/08/25)
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi P3H, La Margono menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Maluku telah menerima permohonan pengharmonisasian terhadap lima Ranperda dari DPRD Provinsi Maluku. Namun demikian, terdapat sejumlah dokumen administratif yang perlu dilengkapi dan diperbaiki, antara lain Naskah Akademik serta Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun.
Selain itu, turut dibahas pula mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rapat harmonisasi, yang nantinya akan disesuaikan dengan agenda kerja Anggota DPRD maupun komisi terkait.
Sekretaris DPRD Provinsi Maluku menyambut baik kunjungan dan koordinasi ini, serta menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti perbaikan dokumen administratif yang diperlukan.
Ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan rapat harmonisasi akan dijadwalkan pada akhir Agustus atau awal September 2025, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku.
Melalui koordinasi ini, Saiful Sahri mengharapkan proses pengharmonisasian Ranperda dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan kualitas regulasi di daerah sejalan dengan sistem hukum nasional.
Hubungi Kami 
