
Ambon, Kemenkum Maluku — Semangat penguatan ekonomi kreatif di Maluku mendapat perhatian serius dari pimpinan wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Yustina Elistya Dewi, melakukan peninjauan langsung ke booth pelayanan yang disiagakan dalam ajang Salam Fest Moluccas Digifest 2026 di Pattimura Park, Jumat (17/4).
Kehadiran pimpinan Kementerian Hukum Maluku ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi dan layanan hukum yang maksimal, terutama terkait administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
Di sela peninjauan, Saiful Sahri menyempatkan diri menyambangi booth Tenun Ikat Mawar, salah satu pelaku usaha lokal yang telah resmi mendaftarkan Perseroan Perorangan dan mereknya melalui kantor wilayah.
Melihat keberhasilan UMKM tersebut dalam melegalkan usahanya, Saiful Sahri memberikan apresiasi tinggi. Ia menekankan bahwa langkah yang diambil Tenun Ikat Mawar seharusnya menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain di Maluku untuk segera memproteksi aset bisnis mereka.
"Peninjauan ini juga untuk memastikan layanan kami benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya. Kami sangat bangga melihat Tenun Ikat Mawar yang sudah memiliki legalitas lengkap, baik badan hukum maupun mereknya. Ini adalah contoh nyata bahwa UMKM Maluku siap naik kelas dengan kepastian hukum yang jelas", ujar Saiful Sahri.
Sementara itu, Yustina Elistya Dewi menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya menyederhanakan proses konsultasi agar masyarakat tidak merasa ragu untuk mengurus legalitas usaha mereka. Menurutnya, perlindungan hukum adalah modal utama dalam menghadapi kompetisi ekonomi digital saat ini.
"Kami turun langsung untuk mengawal kualitas layanan di lapangan. Kami ingin memastikan setiap pengunjung yang datang pulang membawa solusi bagi usahanya. Pendaftaran merek dan perseroan perorangan kini sangat mudah, dan kami di sini untuk membimbing proses tersebut hingga tuntas agar karya-karya hebat dari Maluku terlindungi secara hukum", pungkas Yustina Elistya Dewi.
Lebih lanjut disampaikan bahwa layanan konsultasi dan pendaftaran masih akan berlangsung hingga Sabtu besok. Masyarakat diajak untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memastikan usaha mereka memiliki payung hukum yang kuat dan diakui negara. (Humas/H.S)







