Ambon, Kemenkum Maluku – Menyongsong era keadilan modern jajaran Kementerian Hukum Maluku menggikuti Apel Bersama secara virtual yang menjadi simbol kesiapan dalam mengawal transformasi hukum di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi, 12 Januari 2026 ini, mengusung misi besar untuk memperkuat integritas nasional di tengah masa transisi hukum yang bersejarah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan sambutan tertulis yang dibacakan dengan penuh khidmat. Mengawali pesannya, Ia menyampaikan ungkapan syukur serta ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh pegawai. Momentum ini disebutnya sebagai titik refleksi penting untuk mengonsolidasi kekuatan dan memperkuat pengabdian kepada negara.
Menko Yusril menyoroti perjalanan tahun 2025 yang penuh dinamika sebagai satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama periode tersebut, pemerintah fokus menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan keimigrasian serta pemasyarakatan tetap profesional. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran, termasuk yang bertugas di Bumi Seribu Pulau, atas dedikasi tanpa henti dalam menjalankan tugas negara.
Yusril menjelaskan bahwa memasuki tahun 2026, Indonesia berada di ambang perubahan besar dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan ini dipandang sebagai lompatan besar dalam membangun hukum nasional yang modern, berkeadilan, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa serta hak asasi manusia.
Paradigma hukum baru ini menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum. Fokus utama kini bergeser, tidak lagi sekadar pada aspek penghukuman, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan negara, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan hak-hak individu.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan implementasi regulasi besar ini sangat bergantung pada kesiapan aparatur dan koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi erat antara kementerian di bawah koordinasi Menko Kumhamimipas, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjadi syarat mutlak untuk menjawab tantangan masa depan yang kian kompleks.
Selain aspek profesionalisme, faktor kesehatan dan ketahanan mental pegawai juga menjadi perhatian serius. Di tengah derasnya arus informasi, seluruh jajaran diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan. Aparatur negara diharapkan menjadi figur teladan yang bijak, netral, dan tetap memegang teguh kode etik profesi dalam setiap tindakan.
Menutup arahannya, Menko Yusril mengajak seluruh pegawai untuk memasuki tahun 2026 dengan energi baru dan semangat yang lebih solid.
Dengan dimulainya langkah di awal tahun ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri dan jajaran berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya keadilan yang sejati dan penghormatan tinggi terhadap nilai kemanusiaan. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
