
Ambon, Kemenkum Maluku — Dalam rangka membangun aparatur sipil negara yang profesional dan adaptif terhadap dinamika birokrasi modern, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, pada Rabu (30/10).
Kegiatan ini diikuti serentak oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dari Maluku, kegiatan diikuti secara virtual oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, beserta staf Bagian Kepegawaian.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai kebijakan, regulasi, serta mekanisme pembinaan dan pengembangan karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Fungsional. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Fajar Sulaeman Taman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembinaan karier jabatan fungsional.
Ia menyoroti bahwa jumlah pejabat fungsional kini telah melampaui pejabat struktural, sehingga penguatan kapasitas dan kompetensi menjadi langkah strategis menuju birokrasi modern berbasis kinerja.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua orang narasumber handal, yakni Ika Mediowati dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Arinta Valentija Putri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Keduanya membahas secara mendalam mengenai mekanisme pembinaan, pengembangan kompetensi, serta sistem penilaian kinerja bagi pejabat fungsional.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, Kepala Bagian Tata usaha dan Umum, Wilson Muskitta mengatakan bahwa kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku merupakan komitmen nyata dalam menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan memperkuat sistem pembinaan karier dan meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan kerja.
Dirinya berharap langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya aparatur yang adaptif, kompeten, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. (Humas/H.S)










