Ambon, Kemenkum Maluku – Upaya mempercepat kebangkitan ekonomi desa kembali ditegaskan melalui kegiatan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Maluku, yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (18/6).
Dialog ini menjadi tonggak penting dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Menteri dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Wakil Menteri Koperasi RI, Gubernur Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri hadir mewakili Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarif Hiariej, para Notaris, serta perwakilan masyarakat desa dari seluruh wilayah Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa 94,2% wilayah Maluku adalah lautan, yang menjadi tantangan sekaligus peluang emas bagi pengembangan Koperasi Merah Putih.
Ia menilai program ini sebagai langkah visioner Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.
"Ide besar ini harus kita kawal bersama. Koperasi Merah Putih bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kemandirian dan kedaulatan desa," tegas Lewerissa.
Selain itu Widya Murad turut memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan timur Indonesia.
Ia menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, dalam pemaparannya, menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai salah satu dari 11 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas Nasional Percepatan KMP.
Ia juga mengungkapkan bahwa Maluku menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyelesaikan 100% Musyawarah Desa Khusus, sebagai syarat awal pembentukan KMP.
"Program ini adalah amanat langsung dari Presiden. Koperasi Merah Putih akan dibangun berdasarkan potensi dan kearifan lokal masing-masing desa dan kelurahan," ujar Mendes.
Sebagai simbol peluncuran resmi dilakukan, Menteri memukul Tifa sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 534 Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Merah Putih diserahkan langsung oleh Menteri kepada para kepala daerah se-Maluku.
Penyerahan ini dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
Kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan seputar pengelolaan koperasi.
Dialog ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi dan mengonsolidasikan langkah nyata menuju desa yang mandiri dan produktif.
Dialog Percepatan Pembentukan KMP Provinsi Maluku ini dinilai berhasil membentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat terbentuknya koperasi berbasis potensi lokal.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Maluku diharapkan menjadi model percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan di Indonesia Timur. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
