Ambon, KEMENKUM_MALUKU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri melakukan kunjungan kerja ke Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam rangka membahas sejumlah agenda strategis terkait progress Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih (KMP) hingga penguatan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat hukum di wilayah Maluku. Selasa (03/06)
Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah tindak lanjut atas progres pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih di Maluku. Koperasi ini merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum yang adil dan inklusif.
Gubernur menanggapi serius setiap update dan akan mendorong para kepala Daerah untuk bisa berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Kendala bentuk Geografis Maluku yang berupa daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri, sehingga Kemenkum Maluku bersama Dinas Koperasi dari Tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, serta Para Notaris terus mendorong program Nasional ini untuk bisa tercapai pemenuhannya di Maluku.” Ungkap Saiful
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai partisipasi Gubernur Maluku dalam acara Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbakumdes) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan secara daring pada Kamis, 5 Juni 2025.
Kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, serta akan dihadiri secara virtual oleh para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.
Hendrik pun menyatakan komitmennya untuk hadir dalam acara tersebut, dan memberikan dukungan penuh terhadap program bantuan hukum berbasis komunitas ini. Peluncuran Posbakumdes dan pelatihan paralegal ini diharapkan dapat memperkuat layanan hukum bagi masyarakat desa dan kelurahan di Maluku, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Maluku yang akan mendampingi langsung Gubernur selama pelaksanaan acara tersebut, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi program-program prioritas di bidang hukum. (Humas)
Hubungi Kami 
