Ambon, Kemenkum Maluku – Komitmen untuk memperkuat sinergi kelembagaan demi pembangunan hukum yang berkualitas di Maluku kembali tercermin dalam kunjungan resmi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Rabu (24/9).
Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah ini disambut hangat oleh Kakanwil, Saiful Sahri, dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, mencerminkan semangat kolaborasi antarlembaga demi kemajuan daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan nasional.
Kedua pihak membahas secara mendalam rencana legislasi yang akan diinisiasi oleh DPRD SBB, termasuk pentingnya pendampingan teknis dari Kemenkum Maluku.
"Kami menyambut baik kolaborasi ini. Produk hukum yang dihasilkan harus berkualitas, harmonis, serta sesuai asas dan hierarki peraturan yang berlaku," tegas Saiful Sahri.
Sementara itu, Sekretaris DPRD SBB menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah dalam membangun kemitraan strategis yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya dukungan teknis dari Kemenkum dalam seluruh proses legislasi daerah, mulai dari perencanaan hingga pengesahan.
"Dukungan dari Kementerian Hukum sangat kami butuhkan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya patuh hukum, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," ujarnya.
Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi seperti ini penting untuk menciptakan sistem hukum daerah yang adaptif, transparan, dan berkeadilan. Lebih dari sekadar kunjungan kerja, pertemuan ini menandai dimulainya sinergi konkret antara lembaga legislatif daerah dan instansi vertikal demi memperkuat fondasi hukum di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dengan semangat “Kolaborasi untuk Maluku”, DPRD SBB dan Kementerian Hukum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus membangun kerja sama yang konstruktif demi tercapainya pemerintahan daerah yang responsif dan berpihak pada rakyat. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
