Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menerima pemaparan terkait Identifikasi Masalah Upaya Penguatan Akses Keadilan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat, dalam rangka pengawalan capaian Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Maluku (20/08/25).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, hadir mewakili Kakanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran Penyuluh Hukum untuk mengikuti pemaparan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi menyampaikan pokok-pokok materi mengenai tugas dan fungsi kementerian, prioritas nasional di bidang hukum, indikator Indeks Pembangunan Hukum, serta agenda prioritas yang menekankan penguatan pemberdayaan hukum masyarakat. Pemaparan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan nasional sekaligus strategi penguatan akses keadilan bagi masyarakat di Maluku.
Kehadiran Asisten Deputi beserta tim menunjukkan dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan di Provinsi Maluku. Momen ini juga menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Hukum.
Acara berlangsung lancar dan sukses, dengan peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait penguatan akses keadilan serta pemberdayaan hukum masyarakat. Kesepakatan bersama pun tercapai untuk terus memperkokoh kerja sama dalam implementasi program hukum yang efektif di wilayah Maluku.
Hubungi Kami 
