Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ambon. (11/6).
Kerja sama ini mencakup penyediaan jasa layanan perbankan dan berbagai fasilitas keuangan lainnya bagi jajaran Kemenkum Maluku.
Penandatanganan yang berlangsung di Imperial Resto ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), La Margono, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Abd. Malik Wagola, Kabag Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, dan jajaran keuangan. Dari pihak BRI, turut hadir Branch Manager BRI Cabang Ambon, Gilang Surya Pratama, serta FTM (Funding and Transaction Manager), Ali S. Ambar serta staf.
Dalam sambutannya, Saiful Sahri menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya soal layanan finansial, namun juga bagian dari sinergi dan upaya mempererat silaturahmi antar lembaga.
“Menjaga hati itu tidak mudah, begitu pula menjaga mitra. Maka kami niatkan kerja sama ini dengan hati yang tulus, agar dapat memberi manfaat nyata bagi pegawai dan instansi. Semoga ini menjadi awal yang baik dan terus terjalin ke depannya,” ujar Saiful.
Sementara itu, Gilang Surya Pratama mengungkapkan rasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada BRI Cabang Ambon. Ia menyatakan komitmennya untuk memberikan layanan keuangan terbaik yang mampu memberikan dampak positif bagi Kemenkum Maluku.
“Kami sangat menghargai amanah ini. Semoga dengan adanya kerja sama ini, ekspektasi Kemenkum Maluku dapat kami penuhi dengan layanan yang prima. Selain menjadi momen silaturahmi, kami berharap eksekusinya bisa solid dan terkoordinasi dengan baik,” kata Gilang.
Sebagai simbol dimulainya kerja sama tersebut, dilakukan penyerahan buku tabungan secara simbolis dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ambon kepada Kanwil Kemenkum Maluku.
Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkum Maluku menjadi lebih efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai serta kualitas layanan publik. (Humas/H.S)