AMBON, KEMENKUM MALUKU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku terus berupaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat dengan melakukan koordinasi terkait pendaftaran Peacemaker Training. Pelatihan ini akan diikuti oleh Kepala Desa, Lurah, serta Kepala Pemerintah Negeri Adat di Provinsi Maluku sebagai bagian dari rangkaian Peacemaker Justice Award 2025. Selain itu, Kemenkum Maluku juga mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta penguatan peran paralegal di tingkat desa/negeri/kelurahan. (07/03/25)
Tim Kemenkum Maluku yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, dan Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, mendorong keikutsertaan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri/Lurah dalam Peacemaker Training sebagai bagian dari Peacemaker Justice Award 2025, menyampaikan urgensi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa, negeri, dan kelurahan guna memastikan masyarakat mendapatkan akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau dan memberikan pemahaman tentang peran strategis paralegal dalam membantu masyarakat menangani berbagai permasalahan hukum di tingkat desa/negeri/kelurahan.
Dalam pertemuan ini, Sekretaris Negeri Passo menunjukkan antusiasme tinggi terhadap inisiatif pembentukan Posbankum dan penguatan peran paralegal di wilayahnya. Hal ini didasarkan pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau, mengingat berbagai permasalahan hukum yang kerap terjadi di lingkungan setempat.
Kemenkum Maluku berharap, melalui kegiatan ini, semakin banyak desa, negeri, dan kelurahan yang berkomitmen membentuk Pos Bantuan Hukum serta mengoptimalkan peran paralegal dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan yang lebih baik. (Humas/Feas)
Hubungi Kami 
