Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mantapkan langkah menuju anggaran berkinerja tinggi melalui Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan III Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, dan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, bersama staf Bagian Keuangan Kanwil Kementerian Hukum Maluku. Evaluasi ini menjadi sarana penting untuk menilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat implementasi kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan satuan kerja, (6/11).
Melalui forum evaluasi ini, para peserta diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian IKPA, baik dari aspek efektivitas penyerapan anggaran, efisiensi belanja, maupun ketepatan administrasi keuangan. Selain itu, kegiatan juga menitikberatkan pada peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam paparannya, narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku menyampaikan hasil evaluasi capaian IKPA masing-masing satuan kerja serta memberikan rekomendasi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Maluku untuk terus memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran melalui koordinasi internal yang solid dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Kami berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku diharapkan mampu memperkuat budaya kinerja berbasis hasil sekaligus memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
