Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menunjukkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, (29/10). Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, serta staf Bagian Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Maluku, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Diskusi ini mengusung tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris” dan bertujuan memperkuat sinergi antarwilayah dalam pelaksanaan pengawasan notaris agar lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan diawali dengan laporan oleh
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom, yang memaparkan pelaksanaan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan di wilayahnya.
Piet menjelaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah pertukaran gagasan dan pengalaman antarkanwil dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan notaris agar lebih efektif dan akuntabel.
Membuka dengan resmi kegiatan tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum, Andry Indrady menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan hasil analisis yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat.
Ia menegaskan bahwa hasil analisis tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi konkret untuk meningkatkan kualitas pengawasan notaris, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas berjalan profesional, objektif, transparan, dan selaras dengan prinsip pembinaan notaris yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, yakni Henry Sulaiman, S.H., M.E. (Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum RI), Prof. Dr. Robert K. R. Hammar, S.H., M.M., CLA (Rektor Universitas Caritas Indonesia), serta Dr. Christina Ella Yonatan, S.H., M.Kn. (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Papua Barat/Papua Barat Daya).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri berharap melalui forum diskusi ini, terbangun sinergi dan kesamaan persepsi antarwilayah dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan notaris, sehingga dapat menciptakan sistem pembinaan notaris yang lebih efektif, akuntabel, dan mendukung terwujudnya kepastian hukum di seluruh Indonesia. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
