Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti kegiatan Sharing Session bertajuk Isu Aktual Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankumdes) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (12/09/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sekaligus mendorong peran aktif Posbankumdes, paralegal, serta aparatur desa/kelurahan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Para peserta mendapatkan materi terkait strategi penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan mediasi dan pendampingan berbasis komunitas. Beberapa isu aktual yang kerap dihadapi paralegal di lapangan, seperti pemblokiran jalan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), turut menjadi fokus diskusi. Kegiatan ini semakin bernilai dengan hadirnya testimoni dari Kepala Desa Marabose, Provinsi Maluku Utara, yang berbagi pengalaman dalam menangani persoalan ketertiban umum melalui pendekatan humanis di Posbankumdes.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, bersama tim penyuluh hukum dan analis hukum. Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, forum tersebut memberikan wawasan praktis sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang efektif dan responsif.
Melalui keikutsertaan ini, jajaran Kanwil Kementerian Hukum Maluku diharapkan dapat terus memperkuat kontribusi dalam pelaksanaan bantuan hukum berbasis komunitas, serta menyerap praktik baik dari berbagai daerah guna memperluas jangkauan layanan hukum yang adil, merata, dan menyentuh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hubungi Kami 
