Jakarta, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Magnolia Grand Ballroom Lantai 5 Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada 15–18 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meninjau capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum La Margono serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Adityas Ananda, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Kehadiran jajaran Kanwil Maluku mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat kinerja dan pelayanan hukum di daerah kepulauan.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momen penting untuk kembali mengingat komitmen yang telah dibuat bersama dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.
Menurut Supratman, tahun 2025 menjadi waktu yang tepat untuk melakukan kilas balik perjalanan Kementerian Hukum, mengukur dan mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, serta merancang inovasi dan lompatan strategis untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.
Rapat koordinasi kali ini mengusung tema Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kantor wilayah yang telah menyukseskan Layanan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum. Ia menyebut Posbankum sebagai langkah konkret kehadiran negara melalui Kementerian Hukum dalam mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan secara merata hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ia berharap Posbankum dapat terus memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat serta mencapai target 7.000 Posbankum pada Desember 2025. Selain itu, Supratman menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Hukum dalam memastikan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
Secara khusus, Menteri Hukum juga mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri atas kinerjanya dalam membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah di Maluku. Upaya tersebut dinilai berkontribusi positif dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan program hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico Afinta dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memastikan kinerja tahun 2025 tercapai sesuai target dan sasaran, merefleksikan serta menguatkan kembali komitmen dalam rangka menyukseskan program dan kegiatan tahun 2026, serta mempublikasikan keberhasilan capaian kinerja Kementerian Hukum pascatransformasi kelembagaan secara nasional.
Ia menambahkan bahwa output yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi laporan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025, rencana aksi atas perjanjian kinerja Tahun 2026, serta resolusi kinerja Tahun 2026 sebagai pedoman bersama dalam peningkatan kinerja berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan rapat koordinasi ini juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Asosiasi Pembiayaan Nasional. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan administrasi hukum dan mendukung iklim pembiayaan yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
