Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Wilson Muskitta, beserta Ketua Pokja Kehumasan, Fahrul A. Bakker mengikuti kegiatan Seminar Penguatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara virtual, yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, (30/10).
Seminar ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan informasi publik. Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, serta Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha.
Ronald Lumbuun tidak hanya menjadi narasumber, tetapi juga membuka secara resmi kegiatan seminar tersebut. Dalam sambutannya, Ronald menekankan pentingnya profesionalisme SDM PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan bahwa pegawai yang kompeten dan berintegritas menjadi kunci keberhasilan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Ronald juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan informasi agar setiap permohonan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Arya Sandhiyudha memaparkan teknis pengelolaan informasi publik, termasuk mekanisme penanganan permohonan informasi, batasan informasi yang dikecualikan, dan penyusunan SOP PPID.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi harus selalu memerhatikan aspek hukum, perlindungan data pribadi, serta kepentingan negara.
Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menjadi wujud nyata komitmen untuk terus memperkuat kapasitas SDM PPID, memperbaiki sistem pelayanan informasi publik, dan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kementerian.
Wilson Muskitta berharap melalui kegiatan ini, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Maluku semakin tangguh dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, sekaligus menjadi teladan dalam mewujudkan budaya transparansi di seluruh jajaran Kementerian Hukum. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
