Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) yang digelar secara nasional pada Kamis (5/6/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas dan juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Pelaksanaan kegiatan diikuti secara virtual oleh jajaran Divisi P3H Kemenkum Maluku dari ruang rapat pimpinan. Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie mengikuti kegiatan dari tempat berbeda yakni ruang kerja Sekda Maluku. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), La Margono hadir langsung di lokasi kegiatan di Jakarta.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Husien, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membangun kapasitas peserta untuk menjadi paralegal dan juru damai yang efektif.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya desa sebagai pusat pertumbuhan. “Tidak ada pilihan lain, karena kalau tidak, desa pasti akan selalu tertinggal,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memahami keberagaman sistem hukum di Indonesia. “Kita menganut minimal empat sistem hukum: civil law, hukum adat, hukum Islam, dan bahkan mulai menerapkan prinsip-prinsip common law dalam praktik bisnis,” jelasnya.
Menurutnya, keberagaman ini justru memperkuat urgensi pembentukan Posbankum di seluruh desa, sebagai akses keadilan yang merata. “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” tegas Supratman.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menyampaikan target pemerintah untuk meluncurkan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Ia mendorong Kemenkum di seluruh wilayah untuk mempermudah proses pendampingan dan menjalin kerja sama dengan Ikatan Notaris.
“Kami optimis, akhir bulan ini koperasi Merah Putih akan dilaunching Presiden. Target 80.000 harus bisa kita capai,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menegaskan komitmen Kanwil untuk aktif dalam pendampingan hukum di daerah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyukseskan pembentukan Posbakum dan koperasi desa. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
