Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku berpartisipasi dalam kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub yang dirangkaikan dengan Policy Talks Tematik I bertajuk “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”, Senin (15/09/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta, yang hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, serta didampingi staf Bidang Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Maluku.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan kebijakan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah. Kehadiran Legal Policy Hub, menurutnya, menjadi wadah strategis yang berfungsi memperkuat koordinasi sekaligus menjadi simpul sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Selama ini ego sektoral menjadi salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk maju. Melalui forum ini, Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan sekaligus mengharmonisasi setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi,” ujar Supratman.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, turut menegaskan bahwa FKK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor serta penguatan kapasitas ASN menjadi kunci utama dalam menghadirkan kebijakan yang efektif, solutif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Lebih jauh, forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa Policy Brief yang mendukung modernisasi sektor pangan, memperluas pasar ekspor, memperkuat UMKM pangan, serta memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Hubungi Kami 
