Masohi, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda) pada (20/05/25)bertempat di Ruang Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah.
Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Perda sebagai bagian dari penataan regulasi daerah yang mendukung pembangunan hukum nasional. Salah satu objek yang dibahas adalah Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sejalan dengan tema Anev Tahun 2025: Swasembada Pangan.
Tim Anev dari Kanwil Kemenkum Maluku bersama Bagian Hukum Setda, Dinas Tanaman Pangan dan stakeholder terkait, membahas metode evaluasi berbasis Pedoman 6 Dimensi dari BPHN dan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam rumusan, disharmoni norma, serta kekosongan pengaturan yang berdampak pada efektivitas implementasi Perda.
Pemerintah Daerah turut memaparkan berbagai program pendukung swasembada pangan, seperti perluasan Lahan Tambah Tanam (LTT), penyusunan peta lahan sawah, alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan, pemberian insentif kepada petani, dan penguatan kelembagaan pertanian melalui 1691 kelompok tani dan 114 Gapoktan yang tersebar di 18 kecamatan.
Pemerintah juga melaporkan pelaksanaan program tematik pemberdayaan masyarakat desa, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis di wilayah TNS sebagai locus nasional.
Rapat ditutup dengan apresiasi dari Pemkab Maluku Tengah atas sinergi yang terbangun dengan Kanwil Kemenkum Maluku dalam mendukung penataan regulasi daerah. Hasil rapat dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, dan akan dilanjutkan dalam rapat lanjutan untuk merumuskan rekomendasi aspek regulasi maupun kebijakan implementatif.
Hubungi Kami 
