
Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri, turut menghadiri rangkaian kegiatan strategis yang digelar di Ambon, Selasa (8/7), yang menjadi bukti kuat sinergi antar lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Maluku.
Kegiatan tersebut meliputi penyerahan Sertifikat Hak Pakai milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) hasil hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Maluku, penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Manajemen Talenta ASN, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BKN dan PT Taspen terkait penguatan layanan kepegawaian dan jaminan sosial ASN.
Acara penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, jajaran Forkopimda Maluku, serta mitra kerja strategis dari PT. Taspen.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, meminta perhatian serius dari Kepala BKN terhadap sisa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
yang masih belum terisi di wilayah Maluku.
"Kami berharap BKN dapat membantu mendorong pengisian kekosongan pegawai untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah, terutama yang masih kekurangan SDM ASN," tegas Vanath.
Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) yang telah berhasil dilakukan secara mandiri oleh beberapa kabupaten/kota di Maluku.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga soliditas dan semangat ASN.
"Pemimpin daerah harus mampu merangkul seluruh ASN, membangun semangat kolaborasi, dan menyatukan visi demi pelayanan publik yang profesional dan berintegritas," ujar Zudan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri saat mengikuti kegiatan tersebut menilai bahwa penguatan tata kelola ASN, termasuk melalui manajemen talenta dan perlindungan jaminan sosial, merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berkualitas.
Menurut Saiful Kegiatan ini menjadi bukti nyata semangat gotong royong antar institusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. (Humas/H.S)






