Ambon, Kemenkum Maluku– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menghadiri Acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere, Ambon, Selasa (27/5).
Acara dibuka langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menjadi forum strategis untuk menyinergikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Lewerissa menekankan pentingnya peran lintas sektor, termasuk Kementerian Hukum Maluku, dalam mendorong percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan penguatan sektor ekonomi lokal seperti UMKM serta koperasi berbasis desa.
Salah satu sorotan penting dalam forum ini adalah paparan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri yang menekankan pentingnya peran hukum dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Saiful menjelaskan perkembangan program unggulan Kemenkum Maluku, yakni Koperasi Desa Merah Putih, sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan kearifan lokal.
Saiful juga menegaskan komitmennya dalam menjalin koordinasi yang erat dengan para Bupati dan Wali Kota di Maluku.
Ia mendorong percepatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pembentukan produk hukum daerah agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dalam pembentukan regulasi yang baik adalah fondasi penting bagi kemajuan daerah. Kita ingin hukum hadir sebagai penggerak pembangunan, bukan sekadar aturan administratif,” tegas Saiful.
Saiful juga menyoroti peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mendukung sektor UMKM. Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk aktif memanfaatkan layanan pendaftaran Indikasi Geografis dan hak kekayaan intelektual lainnya sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal Maluku di pasar nasional maupun internasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan sinergi nyata dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kemajuan ekonomi berbasis hukum.
Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 berlangsung secara tertib dan lancar, serta mencerminkan tingginya komitmen bersama antar instansi dalam mendukung implementasi program strategis nasional di Provinsi Maluku, khususnya dalam aspek penguatan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, dan pemberdayaan UMKM.
Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, Kemenkum Maluku siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
