Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam semangat memperkuat konsolidasi organisasi dan peran strategis profesi perancang peraturan perundang-undangan, DPW Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Provinsi Maluku mengadakan pertemuan khusus dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, Senin (11/8).
Bertempat di ruang kerja Ka Kanwil pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun ke-9 IP3I yang diperingati secara nasional oleh 45 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pengurus DPW IP3I Maluku, yakni Ketua Agus Urilette, Wakil Ketua Irvan Burangasi, Sekretaris Adry Matulessy, dan Bendahara Saripa Pattinama.
Ketua DPW IP3I Maluku, Agus Urilette, melaporkan bahwa seluruh kegiatan dalam rangka peringatan HUT tahun ini dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, dan bertujuan melibatkan sebanyak mungkin pejabat fungsional perancang dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat jati diri dan kontribusi nyata perancang regulasi sebagai ujung tombak pembentukan hukum nasional,” tegas Agus.
Saiful Sahri menyambut hangat laporan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh IP3I Maluku. Ia menekankan pentingnya eksistensi profesi perancang peraturan dalam menjawab tantangan hukum yang kompleks dan dinamis di Indonesia.
“Saya mendukung penuh kegiatan ini. Profesi perancang adalah garda depan dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan harmonis. Semangat ini harus terus dijaga dan dipublikasikan secara luas agar publik memahami kontribusi strategis kita,” ujar Saiful.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kekuatan IP3I terletak pada kolaborasi lintas wilayah dan kemampuan adaptif dalam merespons isu-isu kebijakan melalui regulasi yang tepat guna.
Rangkaian kegiatan HUT IP3I ke-9 telah dimulai dengan pelaksanaan tiga webinar, yang diprakarsai oleh beberapa DPW. Webinar tersebut membahas isu-isu strategis dalam dunia peraturan perundang-undangan dan membuka ruang dialog antarperancang hukum dari seluruh Indonesia.
Sebagai penutup, akan digelar Seminar Nasional secara hybrid pada Rabu, 13 Agustus 2025,
dengan tema "Penguatan Integrasi Regulasi Sektor Pendidikan dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden."
Seminar ini akan menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan sektor pendidikan, serta menjadi ajang kolaborasi ilmiah antarperancang dari seluruh DPW.
Sebagai salah satu DPW yang aktif, IP3I Maluku berkomitmen untuk terus terlibat dalam forum-forum strategis nasional, serta memperkuat jejaring antarinstansi dalam mendukung lahirnya regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan berdampak langsung bagi publik. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
