Ambon, Kemenkum Maluku — Kementerian Hukum Manusia RI melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui kegiatan Policy Talks bertajuk "Kompetensi Unggul, Kebijakan Berkualitas", yang digelar secara daring pada Jumat (20/6).
Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan diikuti oleh jajaran BSK Kanwil Maluku dan CPNS yang mengemban Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Kepala BSK Hukum Kementerian Hukum RI memberikan sambutan strategis yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur sebagai pondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti.
“Analis Kebijakan bukan hanya pelengkap struktur birokrasi, melainkan ujung tombak dalam merumuskan kebijakan berbasis data, kajian, dan kepentingan publik yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini dirancang sebagai forum edukatif sekaligus inspiratif, di mana Sekretaris BSK Hukum menyampaikan materi menyeluruh mengenai struktur organisasi BSK Hukum, tugas dan fungsinya, serta sinergi antara pusat dan kantor wilayah dalam mendukung pengambilan kebijakan hukum nasional.
Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat, para peserta memanfaatkan kesempatan untuk mendalami peran mereka sebagai analis kebijakan, serta berbagi tantangan dan pengalaman dalam menerapkan pendekatan evidence-based policy di lingkungan kerja masing-masing.
Kegiatan ditutup dengan penekanan pentingnya keberlanjutan forum semacam ini sebagai media komunikasi dan konsolidasi antar
pelaksana kebijakan hukum di seluruh lini kementerian.
Dengan semangat Policy Talks ini, BSK Hukum berharap dapat terus mendorong terbangunnya birokrasi hukum yang strategis, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
