Ambon, Kemenkum Maluku – Dalam rangka membangun pemimpin yang adaptif dan berintegritas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta salah seorang perwakilan peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Maluku, mengikuti Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 207 Tahun Anggaran 2025 secara virtual, Senin (16/6).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden ke-4 dalam memperkuat pembangunan SDM nasional.
Pelatihan ini juga sejalan dengan upaya BPSDM untuk mendukung Program Nasional SDM Unggul, yang bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif, dengan pemimpin yang memiliki pola pikir strategis, kemampuan bertindak cepat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Lebih lanjut, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan bertujuan untuk membentuk karakter kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, pelatihan ini harus dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam pengembangan kapasitas diri, serta kepemimpinan yang adaptif dan mampu menghadapi tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang siap menghadapi perubahan.
"Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman, memahami prinsip-prinsip good governance, serta menjadi agen perubahan yang dapat mendorong inovasi di unit kerja masing-masing," ujar Gusti Ayu Putu Suwardani.
Selama pelatihan, para peserta juga diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi penguatan kapasitas kepemimpinan dan peran strategis pengawas dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menumbuhkan semangat integritas di kalangan aparat birokrasi.
Pelaksanaan pembukaan pelatihan berlangsung dengan penuh antusiasme dan berjalan lancar, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kapasitas kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam menciptakan pengawas yang lebih berkompeten dan profesional. (Humas/H.S)