Ambon, Kemenkum Maluku — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menjadi narasumber dalam Program Aspirasi Maluku yang disiarkan secara langsung oleh RRI Ambon dengan topik “Membangun Koperasi Merah Putih”. (25/06/25). Kehadiran ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Maluku dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan yang diperkuat dengan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025.
Saiful Sahri menegaskan bahwa program percepatan KDMP wajib didukung penuh oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah dan notaris. Ia menjelaskan bahwa di Maluku sendiri terdapat 62 notaris yang tersebar, namun belum mencakup seluruh wilayah. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Maluku menugaskan 4 notaris di Kabupaten Buru Selatan dan 5 notaris di Kabupaten Maluku Barat Daya guna mempercepat pendirian koperasi di daerah tersebut.
Kakanwil juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen yang harus disampaikan oleh pemerintah desa/kelurahan agar proses pengesahan badan hukum koperasi tidak terhambat. Beberapa daerah seperti Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berhasil mencapai 100% pembentukan KDMP.
Walaupun menghadapi tantangan geografis dan cuaca di wilayah kepulauan terutama Maluku Barat Daya, Kanwil Maluku tetap optimistis untuk menyelesaikan target pembentukan KDMP secara keseluruhan paling lambat 30 Juni 2025. Saat ini, Maluku berada di peringkat ke-23 nasional dalam capaian program ini.
Di akhir penyampaiannya, Kakanwil mengajak seluruh Kepala Desa, Lurah, dan Kepala Pemerintah Negeri di Maluku agar aktif berperan dengan melengkapi persyaratan administrasi secara benar dan menjadikan KDMP sebagai wadah sinergi untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.
Siaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya percepatan pembentukan koperasi berbadan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berbasis potensi lokal.