Ambon, Kemenkum Maluku – Langkah progresif diambil oleh Kementerian Hukum Maluku dalam mengawali kalender kerja tahun 2026. Melalui pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Kantor Wilayah pada Kamis, 15 Januari 2026, Kemenkum Maluku resmi membedah program pembinaan hukum yang akan menjadi pedoman sepanjang satu tahun penuh.

Pertemuan tersebut bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan sebuah upaya sistematis untuk memastikan seluruh program kerja dari triwulan pertama hingga keempat berjalan secara terukur. Fokus utama yang diangkat adalah bagaimana memperkuat pondasi hukum di wilayah Maluku melalui rincian kegiatan yang menyentuh berbagai aspek fundamental pelayanan publik dan regulasi.

Salah satu pilar utama dalam kerangka besar ini adalah optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH di wilayah. Selain itu, Kementerian Hukum Maluku juga memberikan perhatian khusus pada kegiatan analisis serta evaluasi hukum di daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap aturan yang berlaku di Bumi Raja-Raja tetap relevan dan mendukung kemajuan masyarakat.

Tidak hanya fokus pada administrasi dan regulasi, aspek kemanusiaan juga menjadi prioritas dalam rencana kerja tahun ini. Hal ini terlihat dari adanya agenda pengawasan pelaksanaan bantuan hukum serta layanan pendampingan pembentukan pos bantuan hukum. Langkah ini bertujuan agar akses keadilan tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Guna merealisasikan seluruh rencana tersebut, dukungan finansial yang solid telah disiapkan. Total anggaran sebesar 749.918.000 rupiah dialokasikan khusus untuk menjalankan program pembinaan hukum ini. Anggaran tersebut diharapkan dapat terserap dengan efektif untuk mendanai inventarisasi permasalahan hukum serta fasilitasi pembinaan di berbagai wilayah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan kualitas layanan, dalam rapat ini juga dirumuskan pembuatan SK Tim Panitia Pengawas Daerah bagi Organisasi Bantuan Hukum. Kehadiran tim pengawas ini menjadi jaminan bahwa layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono saat memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, Kementerian Hukum Maluku optimis mampu menghadirkan kepastian hukum yang lebih baik sepanjang tahun 2026. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Transparansi dan akuntabilitas menjadi urat nadi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Menegaskan komitmen tersebut, jajaran Kementerian Hukum Maluku mengikuti kegiatan monitoring intensif terhadap temuan Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, memadukan kehadiran fisik di Ruang Rapat Kantor Wilayah dengan akses virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis, 15 Januari 2026.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum, Kurniaman Telaumbanua. Fokus utama pertemuan adalah membedah secara mendalam hambatan yang menyebabkan beberapa rekomendasi pengawasan belum tuntas dilaksanakan oleh satuan kerja. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap catatan dari Inspektorat Jenderal mendapatkan respons cepat dan tepat sasaran sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Dalam arahannya, Kurniaman Telaumbanua menekankan bahwa tindak lanjut temuan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban instansi kepada publik.

Selain itu, Budi selaku Analisis Utama Inspektorat Jenderal turut memaparkan laporan komprehensif mengenai peta kerawanan dan capaian tindak lanjut di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

Suasana rapat menjadi dinamis saat masing-masing perwakilan dari Kantor Wilayah memaparkan data serta progres riil di lapangan. Dialog interaktif ini bertujuan untuk mencari solusi atas kendala teknis yang dihadapi satuan kerja di daerah.

Kementerian Hukum Maluku bersama satuan kerja lainnya di Wilayah III berkomitmen penuh untuk mempercepat penyelesaian temuan agar tidak menjadi beban di masa mendatang.
Hasil dari pertemuan ini sangat signifikan. Selain teridentifikasinya daftar temuan yang masih menggantung, kegiatan ini juga melahirkan rencana aksi yang konkret. Para pimpinan satuan kerja kini mengantongi rekomendasi spesifik serta komitmen kuat untuk menuntaskan seluruh laporan hasil pemeriksaan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri berharap langkah preventif dan korektif ini mampu meningkatkan nilai integritas di lingkungan Kementerian Hukum. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Menapaki awal tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan ibadah bersama, guna membangun menara iman sebagai bentuk ketegasan integritas pegawai. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, ibadah Persekutuan Oikumene menjadi momentum sakral bagi para pegawai untuk memperbaharui janji setia kepada Tuhan dan bangsa, Kamis (15/1).

Ibadah dipimpin oleh Pendeta Laura Pattinama yang membawa pesan mendalam melalui pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 65 :12–16, Amsal 16 : 3, serta 1 Korintus 15 : 58. Rangkaian ayat ini menjadi landasan bagi para pegawai untuk tetap teguh dalam pengabdian meski tantangan pekerjaan di bidang hukum kian dinamis di tahun 2026.

Dalam khotbahnya, Pendeta Laura menekankan bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah, melainkan sebuah bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan kejujuran. Ia mengajak seluruh jajaran kementerian hukum di wilayah Maluku untuk menyerahkan segala rencana kerja kepada Tuhan agar setiap langkah yang diambil membawa kebaikan bagi masyarakat banyak.

Di akhir refleksi firman. Pendeta Laura memberikan pesan penutup yang sangat kuat mengenai hubungan manusia dengan harta benda. Ia mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa integritas harus di atas segalanya.

Ia menegaskan bahwa jangan menjadikan uang sebagai tujuan hidup, tetapi jadikanlah uang sebagai alat kemuliaan Tuhan. Pesan ini menjadi pengingat bagi seluruh pegawai agar dalam menjalankan tugas di kementerian hukum, mereka tidak mudah goyah oleh godaan materi yang dapat merusak nama baik instansi maupun pribadi.

Ibadah Oikumene ini diharapkan menjadi pondasi moral yang kokoh bagi seluruh insan kementerian hukum di Maluku dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan sepanjang tahun ini. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Aura optimisme terpancar dari ruang kerja Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku pada Kamis, 15 Januari 2026. Di ruangan tersebut, sebuah langkah strategis diambil guna memastikan arah kebijakan institusi tetap berada pada jalur yang bersih dan akuntabel melalui rapat persiapan penandatanganan komitmen bersama zona integritas serta perjanjian kinerja tahun 2026.

Rapat yang berlangsung dengan suasana diskusi yang dinamis ini, dipimpin langsung oleh Wilson Muskitta selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Pertemuan ini menjadi krusial karena membahas detail teknis dan substansi kegiatan yang akan menjadi tonggak sejarah perjalanan kementerian hukum di wilayah Maluku sepanjang tahun berjalan.

Dalam arahannya, Wilson Muskitta membedah secara mendalam seluruh persiapan acara, mulai dari rincian susunan acara hingga kelengkapan dokumen penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas.

Fokus utama dari agenda ini adalah persiapan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta pelaksanaan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh jajaran.

Wilson berharap bahwa setiap elemen yang dipersiapkan dalam rapat ini dapat diimplementasikan dengan sempurna pada hari pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa komitmen yang akan ditandatangani nanti bukan sekadar rutinitas di atas kertas, melainkan sebuah janji nyata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Maluku tanpa ada penyimpangan.

Lebih lanjut, ia menginginkan agar seluruh pegawai memiliki kesadaran kolektif bahwa integritas adalah pondasi utama dalam bekerja. "Melalui persiapan yang fokus dan terukur ini, Kementerian Hukum Maluku optimistis dapat meraih target kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas pada tahun 2026" tutup Wilson. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku resmi menggelar rapat koordinasi intensif guna membedah rencana kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk tahun anggaran 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 14 hingga 15 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.

Acara dibuka dengan arahan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan implementasi di tingkat daerah.

Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran 2026 dikonversi menjadi program nyata yang menyentuh kebutuhan hukum masyarakat di Bumi Raja-Raja.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, tim perencana membedah secara detail setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses persiapan, teknis pelaksanaan, hingga sistem pelaporan yang akuntabel.

Keunikan rapat kali ini terlihat pada penyusunan rencana kontinjensi, di mana peserta rapat wajib merumuskan kegiatan alternatif sebagai langkah mitigasi jika terdapat kendala operasional di lapangan.
Hasil dari pertemuan ini berhasil merumuskan target kinerja BSK di wilayah secara triwulanan. Dengan pemetaan yang presisi, Kementerian Hukum Maluku optimis dapat mengawal seluruh strategi kebijakan hukum sepanjang tahun 2026 dengan lebih terukur dan transparan.

Langkah proaktif ini menjadi bukti komitmen instansi dalam menghadirkan kepastian hukum yang berkualitas bagi publik melalui perencanaan yang matang sejak awal tahun. (Humas/H.S)