Ambon, KEMENKUM_MALUKU – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Maluku menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada masyarakat Kota Ambon. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran Pimpinan Tinggi, Dharma Wanita Pengayoman, serta seluruh pegawai Kanwil Maluku. Rabu (26/03)

Saiful Sahri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga besar Kemenkum Maluku. Lebih dari sekadar aksi berbagi, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta memperkenalkan peran Kemenkum Maluku di tengah-tengah mereka.

“Kemenkum Maluku Berbagi merupakan agenda rutin yang terus kami jalankan. Ini bukan hanya sekadar kegiatan bersedekah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Kami ingin mereka merasakan kehadiran dan kepedulian kami,” ujar Saiful.

Tak hanya masyarakat di sekitar kantor, pembagian takjil juga diprioritaskan bagi para pengemudi kendaraan umum, ojek online, serta penarik becak yang melintas. Mereka menyambut dengan antusias dan mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum Maluku dalam berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan.

Saiful menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat Maluku.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan membawa manfaat bagi sesama,” tambahnya.

Dengan semangat berbagi dan kebersamaan, Kanwil Kemenkum Maluku terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas dan fungsinya, tetapi juga dalam aksi sosial yang memberi manfaat langsung. (HUMAS)

AMBON, KEMENKUM MALUKU - Dalam upaya memperkuat transparansi dan kepatuhan administrasi perusahaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar kegiatan koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Perseroan Terbatas (PT) di Kota Ambon, khususnya terkait kewajiban pelaporan Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat. (26/03/25)

Sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, pelaporan Beneficial Ownership menjadi aspek krusial dalam pendirian, pendaftaran, pengesahan, serta persetujuan atau perizinan korporasi. Perseroan yang tidak memenuhi kewajiban ini berisiko terkena sanksi berupa pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum. Dampaknya, perusahaan tidak dapat melakukan perubahan struktur pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris di sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam pelaksanaannya, tim dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Maluku turun langsung ke sejumlah perusahaan di Kota Ambon. Hasil evaluasi menemukan bahwa beberapa PT sudah tidak beroperasi (tutup), sementara yang lain berpindah alamat tanpa memperbarui data mereka di sistem.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan Asta Cita dan untuk memastikan seluruh perusahaan di Ambon mematuhi regulasi yang berlaku.

 "Kepatuhan dalam pelaporan Beneficial Ownership adalah wujud transparansi yang harus dijaga. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pendataan agar administrasi perusahaan di Maluku semakin tertib dan akuntabel," ujarnya.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, para pelaku usaha lebih memahami pentingnya kepatuhan administrasi demi kelangsungan bisnis yang sehat dan legal di wilayah Maluku.  (Humas/Feas)

Ambon, Kemenkum Maluku – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum  (Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri, melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar untuk mengevaluasi kinerja notaris di Kota Ambon. Kegiatan ini menyasar kepada notaris yang dinilai tidak taat asas dan kurang tertib dalam administrasi, Rabu (26/03).

Dalam pertemuan tersebut, Saiful Sahri meminta klarifikasi langsung dari notaris yang tidak berada di kantor saat pelaksanaan Monev pada 25 Maret 2025. Dirinya menekankan pentingnya disiplin dalam pelaporan administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Kami mengingatkan kembali bahwa setiap notaris wajib mengirimkan laporan bulanan secara rutin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas profesi serta pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris," tegas Saiful Sahri.

Selain itu, Saiful Sahri juga menginstruksikan bahwa apabila ada notaris yang harus meninggalkan kantor lebih dari tujuh hari karena alasan mendesak, mereka wajib memberitahukan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di tingkat kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar setiap pergerakan notaris dapat dipantau dan dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Dalam kesempatan ini, Saiful Sahri mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Ia berharap agar para Notaris di Ambon dapat semakin disiplin dalam menjalankan tugasnya, menjaga transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada masyarakat.

"Tindak lanjut ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa profesi notaris dapat terus berkembang dengan baik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris. Kami berharap semua notaris bisa lebih tertib administrasi dan selalu mematuhi regulasi yang ada," tutup Saiful Sahri.

Dengan adanya pertemuan ini, Saiful berharap agar para notaris semakin sadar akan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan terpercaya. (Humas/H.S)

Ambon, Kemenkum Maluku – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku baru-baru ini, menggelar rapat evaluasi kinerja pegawai dalam rangka merefleksi kinerja pegawai selama tiga bulan pertama ditahun 2025. Hal tersebut sebagai perwujudan ASTA CITA, dimana seluruh pegawai dituntut untuk berintegritas, profesional, transparansi, dan akuntabilitas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Rabu (26/03).

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama menjaga marwah Kementerian Hukum dan bekerja dengan dedikasi serta ketulusan yang tinggi.

Dirinya, menegaskan bahwa perubahan mindset dan integritas dalam melaksanakan tugas adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan. “Kita harus merubah mindset kita sebagai pegawai Kementerian Hukum, agar lebih berintegritas dalam setiap tindakan dan keputusan. Tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi,” ujar Saiful.

Selain itu, Saiful Sahri juga menekankan pentingnya menyerahkan jiwa dan raga untuk membangun kemajuan Kanwil Kemenkum Maluku. “Kita harus serahkan seluruh jiwa dan raga kita dalam upaya membangun kemajuan Kanwil Kementerian Hukum, dan yang terpenting, kita juga harus bersama-sama berkontribusi untuk membangun Maluku menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Kakanwil juga mengingatkan para pegawai tentang makna dari ASTA CITA sebagai perwujudan visi dan misi Kemenkum. “ASTA CITA harus menjadi pedoman dalam setiap langkah kita. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam melayani masyarakat dan membangun negeri ini,” tegasnya.

Melalui ajakan ini, Kakanwil berharap seluruh pegawai Kemenkum Maluku semakin terinspirasi dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi demi tercapainya tujuan bersama, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan berjalan dengan lancar dan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan seluruh pegawai Kemenkum Maluku yang mengikuti secara langsung maupun secara daring melalui aplikasi zoom meeting bagi pegawai yang melaksanakan tugas WFA (Work From Anywhere). (Humas/H.S)

Ambon, KEMENKUM_MALUKU – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Maluku, Saiful Sahri melanjutkan monitoring dan evaluasinya pada beberapa notaris di Kota Ambon. Hal ini dilakukannya dalam melihat langsung kondisi dan keadaan di lapangan dalam pelayanan public. Selasa (25/03)

Dalam kunjungannya kali ini, Saiful mendapat banyak masukan dan temuan terkait inovasi dalam pelaporan bulanan dari Notaris. Dimana Ia akan berusaha untuk membangun fasilitas digital dengan berbasis online untuk mempercepat dan memudahkan Notaris dalam menyampaikan laporan bulanan.

“Kami akan coba mewujudkan suatu platform digital bagi rekan-rekan notaris untuk memudahkan mereka dalam laporan bulanan. Saya yakin dengan kemudahan-kemudahan yang kemenkum maluku berikan akan semakin memacu rekan-rekan notaris untuk bisa tertib secara administrasi.” Ujar Saiful

Ia juga menambahkan, dalam kunjungan beberapa hari terakhir didapatinya rekan-rekan notaris yang menjadi catatan selanjutnya dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang jika nantinya terbukti menyalahi aturan akan ditindak tegas oleh Kanwil Kemenkum Maluku melalui pengajuan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

“secara tegas kepada Notaris yang bersangkutan apabila dalam menjalankan tugas jabatan tidak mengikuti kepada aturan yang berlaku dan tidak tertib administrasi serta tidak menjaga sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Kantor Wilayah Maluku dan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris akan memberi peringatan keras guna menjaga ketertiban dan kedisiplinan” Tutup Saiful

Hal ini sejalan dengan Langkah aktif yang dijalankan oleh Saiful dalam membenahi pelayanan public dalam lingkungan Kementerian Hukum. Dimana sebelumnya ia juga melaksanakan banyak pembenahan pada sentra layanan di kantor wilayah maupun pada layanan pendaftaran kekayaan intelektual dan harmonisasi ranperda. (HUMAS)