Bula, Kemenkum Maluku — Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas Notaris di wilayah Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri bersama Tim pelaksana Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan kunjungan langsung ke Kantor Notaris Nurlitta Nurlette, S.H., M.Kn. di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Notaris secara langsung di lapangan, (8/05).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya menjaga kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan hukum seorang notaris tidak hanya terkait akurasi dan legalitas dokumen, tetapi juga dalam menjaga sinergi dan keharmonisan antar rekan seprofesi.
Tak hanya menyoroti aspek etika, Saiful Sahri juga memperkuat komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa melalui program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia mengajak notaris untuk berperan aktif mendukung inisiatif strategis ini demi tercapainya keamanan hukum dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Notaris Nurlitta Nurlette menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi di wilayah Seram Bagian Timur, antara lain, usulan penerbitan SK pengesahan untuk akta pendirian dan pembukaan cabang badan hukum, yang diyakini mampu meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Kementerian Hukum, permasalahan internal dalam kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Maluku, yang mempengaruhi iklim kerja antar-notaris di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Saiful Sahri memberikan perhatian khusus pada pentingnya pelaporan rutin seperti daftar akta dan daftar lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), guna menjaga tertib administrasi dan menghindari potensi celah hukum.
Saiful Sahri juga menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis wilayah dalam penetapan target PNBP oleh Ditjen AHU, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi ekonomi, dan hambatan administratif yang khas di tiap provinsi, termasuk Maluku.
Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan penuh kehangatan, mencerminkan sinergi positif antara Kemenkum dan notaris di daerah. Kakanwil menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan segera dilaporkan kepada Ditjen AHU sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan nasional. (Humas/H.S)
Hubungi Kami 
