Tangerang, KUMHAM MALUKU – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menggelar acara Refleksi Akhir Tahun 2024 dengan tema "Membangun Sinergi Untuk Indonesia Emas 2045: Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan Sebagai Pilar Pembangunan Nasional". Acara ini berlangsung pada Senin (16/12/2024) dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional.
Berlangsung di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, kegiatan ini diikuti oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo, Kadiv Pemasyarakatan Maizar, Kakanwil Kemenkum Makuku Saiful Sahri, Kadiv Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum La Margono, serta diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Maluku dari Kantor Wilayah.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa transformasi organisasi Kemenkumham yang kini terdiri dari empat kementerian “Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan” akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara signifikan.
"Transformasi ini membentuk sinergi yang lebih kuat untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar Supratman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menambahkan bahwa transformasi ini sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam merealisasikan visi tersebut.
"Untuk mendukung Pembangunan Nasional dengan visi Indonesia Emas 2045, ASN di setiap bidang wajib mewujudkannya melalui langkah konkret. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk mencapai visi ini," jelas Yusril tanpa merinci lebih lanjut langkah-langkah tersebut.
Tidak hanya sabagai ajang refleksi, dalam acara refleksi ini juga diberikan penghargaan bergengsi kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku. Lapas Ambon dianugerahi predikat Zona Integritas (ZI) dalam kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Acara ini menandai akhir tahun 2024 sebagai momen evaluasi sekaligus perencanaan strategis untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi antar kementerian di bawah naungan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas)